Pemilu Indonesia Terumit di Dunia

oleh

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mencoblos di Pilkada DKi Jakarta, 15 Februari 2017 lalu.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Rumusan demokrasi di Indonesia dianggap belum ideal, terutama dalam konteks pemilihan umum. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan menyebut pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia termasuk yang paling  rumit dibanding negara demokrasi lain di dunia.

Kerumitan demokrasi di Indonesia boleh jadi karena banyak mengadopsi sistem pemerintahan yang sudah mapan di  negara lain. Alih-alih menggabungkan dua model sistem negara demokrasi parlementer dan presidensial yang dalam praktiknya berada di dua kutub berbeda, negara masih dengan percaya diri menyebut Indonesia membangun sistem demokrasi pemerintahannya sendiri berdasarkan pancasila.

Bagaimana praktiknya? Barangkali hal ini yang menjadi letak kerumitannya seperti pendapat Wapres Jusuf Kalla. Contoh paling mudah yang disebut Kalla adalah pelaksanaan pemilu sebagai praktik wajib dari sistem demokrasi.

Menurut Kalla, pemilu kali ini disebabkan persiapan pemilihan legislatif bersamaan dengan pemilihan Presiden. Tentu saja hal itu tak lepas dari belum matangnya konsep demokrasi pancasila yang mengadopsi dua model sistem ,parlementer dan presidensial.

“Itu adalah pemilu yang terumit di dunia ini,” kata Jusuf Kalla di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1).  Apalagi, masalah mepetnya waktu pelaksanaan dua pemilu dipersulit dengan begitu banyaknya persiapan baik itu tingkat pusat ataupun daerah menggelar pemilihan.

Masalah lain adalah banyaknya partai politik dan munculnya tunas baru di setiap menjelang gelaran pesta lima tahunan. Pada tahun 2019 nanti, Kalla memprediksi, peserta partai politik akan bertambah.

Bila periode sebelumnya diikuti 10 partai, dengan banyak partai yang terdaftar kemungkinanan besar dua partai akan menjadi peserta baru dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Mungkin tahun depan 12 partai. Karena partai di Indonesia macam-macam,” ujarnya.

Di depan para perwira tinggi TNI-Polri, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan kedua insitutsi itu memiliki peranan penting bagi kualitas demokrasi. Selain Pilkada 2018 dan Pemilu di tahun berikutnya, ada hal-hal lain yang harus menjadi perhatian TNI-Polri memastikan keamanan Asian Games dan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali.

“Apabila suatu keamanan masalah akan menghambat sosial atau menghambat politik dan ekonomi nasional kita,” ujarnya. (vin/ara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *