Pemkot Ngotot Bangun Buffer Zone TPA Benowo

No comment 365 views
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Benowo.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Benowo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Meski mendapat penolakan dari Anggota DPRD, Pemerintah Kota Pemkot Surabaya ternyata tetap ngotot ingin membangun buffer zone atau kawasan penyangga TPA Benowo. Bahkan Pemkot telah memiliki konsep yang cukup matang terkait desain buffer zone yang akan dibangun.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan area tersebut akan berkonsep seperti hutan dan dilengkapi track untuk bersepeda. Buffer zone TPA Benowo diharapkan menjadi tempat yang indah dan menarik.

“Selain memiliki fungsi utama sebagai kawasan penyangga, buffer zone diharapkan dapat dimanfaatkan warga sebagai sarana edukasi dan rekreasi,” kata Tri Rismaharini, Kamis (6/10/2016).

Bentuk buffer zone akan mengelilingi TPA Benowo. Oleh karenanya, lahan yang dibutuhkan sangat besar. Berdasar perhitungan pemkot, setidaknya 37 hektare diperlukan untuk membangun buffer zone.

Namun, pemkot tak akan langsung membebaskan seluruh lahan tersebut karena keterbatasan anggaran. Untuk tahun ini pemkot berencana menyicil 10 hektare terlebih dahulu.

“Buffer zone minimal harus memiliki lebar 100 meter dari keseluruhan tepian TPA,” terangnya.

Lahan yang masuk kawasan penyangga rencananya bakal ditinggikan 1 meter. Lantas, lahan tersebut akan ditanami pohon yang tingginya lebih dari 10 meter. Dengan demikian, diharapkan bau sampah tidak akan mengganggu kawasan permukiman di sekitarnya.

Mantan Kepala Bappeko ini menyatakan bahwa pembangunan buffer zone telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya Tahun 2014-2034. Serta, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 19/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

“TPA Benowo ini sudah menjadi yang terbaik di Indonesia dan telah dijadikan rujukan studi banding daerah lain. Tapi, saya ingin sempurnakan sesuai standar Kementerian PU,” tutur alumnus ITS ini.

Sebelum menyusun perencanaan buffer zone TPA Benowo, Risma juga memperhatikan referensi dari luar negeri. Dijelaskan Risma, TPA di Jerman mayoritas di tengah hutan. Sedangkan di Jepang, tidak semua di tengah hutan namun proses pelaksanaan mulai dari pengambilan sampah hingga pengolahan akhir dilakukan secara ketat.

Dia berpendapat, model pengelolaan TPA di negara lain tidak bisa serta-merta diterapkan di Surabaya. Pasalnya, jenis sampah antara negara lain dengan Kota Pahlawan berbeda.

“Di Jepang, perbandingan sampah organik dan non-organik berkisar 50:50. Sementara, di Surabaya sampah organik atau sampah basahnya mencapai 70 persen. Ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri,” urainya. (bmb/gbi)