Pemkot Surabaya Diminta Segera Bentuk Assesment Center

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mendorong pemerintah kota untuk segera membentuk Assesment Center atau Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.

Herlina menilai, keberadaan lembaga tersebut sangat penting sebagai parameter saat melakukan mutasi atau penempatan pegawai di Kota Surabaya. Terlebih, beberapa daerah lain seperti DKI Jakarta juga telah menerapkannya sejak beberapa tahun lalu.

“Di Pemprov Jakarta, keberadaan Assessment center sudah ada sejak tahun 2009. Namanya UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai,” terang Herlina, Kamis (13/10/2016).

Herlina mengaku, Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah menginisiasi pemerintah kota agar membentuk lembaga tersebut. Meskipun proses pembentukannnya tak bisa dilakukan dalam waktu sekejap.

“Lembaga ini akan menguji kompetensi masing-masing individu (pegawai) di lingkungan pemerintah kota,” ujarnya.

Herlina mengakui, Assessment Center bukan satu-satunya parameter dalam melakukan uji kompetensi pegawai. Namun, lembaga itu merupakan salah satu parameter yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya.

Keberadaan Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai juga akan mengeliminir adanya kesan KKN dalam penempatan pegawai. Termasuk juga untuk penempatan pejabat.

“Dengan adanya Assessment Center, diharapkan tak ada lagi pejabat yang menduduki posisinya dalam waktu yang lama,” tandas politisi dari Partai Demokrat ini.

Selama ini, dalam melakukan assessment pegawai biasanya menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu lembaga psikologi. Namun, jika sudah memiliki Assessment Center menurutnya, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) bisa mengambil peran tersebut.

“BKD bisa membuat parameter sendiri dan melibatkan pagawainya yang sekaligus sebagai assessor, agar prosesnya berjalan netral,” pungkas Herlina. (bmb/gbi)