Pemkot Surabaya Gunakan e-Planning Dalam Penyusunan Renstra 2016-2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Agus Imam Sonhaji.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Agus Imam Sonhaji.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Rencana strategis (Renstra) 2016-2021 pada level satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Surabaya telah disahkan Walikota Tri Rismaharini pada 19 September lalu.

Untuk memudahkan dalam penyusunan Renstra, pemerintah kota menggunakan sistem e-planning dalam menyusun Renstra kali ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan e-Planning sangat memudahkan petugas perencana karena semua serba praktis. Perumusan visi dan misi SKPD hingga tujuan dan sasaran dapat dikerjakan secara online.

“Dengan e-Planning ini, penyusunan renstra SKPD akan lebih akurat,” terang Agus Imam Sonhaji, Rabu (21/9/2016).

Misalnya untuk pengisian poin, dengan memakai e-planning poin renstra tidak akan melebar karena sebagian sudah terkunci pada visi dan misi walikota. Selanjutnya, petugas tinggal mengembangkan pada tataran sasaran SKPD hingga program dan kegiatan.

Dalam e-Planning juga terdapat e-SWOT. Menu tersebut untuk memetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dari e-SWOT itulah lantas muncul isu-isu strategis yang dihadapi SKPD. Isu strategis tersebut dijadikan bahan untuk perumusan visi dan misi pada tiap-tiap SKPD.

“Jadi di dalam renstra ini tidak bisa ngawur, semua harus ada dasarnya,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Jawa Timur ini.

Agus Imam Sonhaji mengatakan, dokumen renstra sangat penting karena dijadikan acuan bagi SKPD untuk menjalankan program-programnya selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran SKPD tidak akan melenceng dari yang telah direncanakan. Tentunya, renstra seluruh SKPD dibuat dengan mengacu visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Surabaya.

Agus menuturkan, audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya menyasar pelaksanaan penggunaan anggaran, melainkan juga akan ‘memelototi’ dokumen perencanaan.

“Oleh karenanya, renstra SKPD harus disusun secara baik dan benar agar di kemudian hari tidak ada temuan dari BPK soal dokumen perencanaan,” pungkas Agus. (bmb/gbi)