Pemkot Surabaya Tolak Usulan Moratorium Penertiban PKL

oleh
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Irvan Widyanto secara tegas menolak usulan moratorium penertiban sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disampaikan oleh Anggota Komisi B (perekonomian) DPRD Kota Surabaya, Ahmad Zakaria.

Ditemui usai hearing dengan Komisi B, Irvan Widyanto memastikan akan terus menertibkan PKL yang diketahui melanggar. Terutama keberadaan pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah (Perda).

“Itu kan hanya usulan. Jadi tidak serta merta harus diikuti. Kalau melanggar ya kita tertibkan,” ujar Irvan Widyanto, Senin (8/1/2018).

Irvan menegaskan, beberapa persoalan yang terjadi dalam penertiban PKL tidak bisa serta merta dijadikan alasan untuk menghentikan penertiban. Terlebih penertiban yang digelar juga demi kepentingan bersama.

“Seperti di Margomulyo, di sana kita menemukan ban di dalam selokan. Masak seperti itu tidak boleh ditertibkan,” sergahnya.

Untuk PKL di Jalan Kupang Mulyo I, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Suko Manunggal, Irvan menegaskan sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan solusinya. Persoalan muncul ketika para pedagang tidak mau direlokasi.

“Solusinya sudah ada. Masalahnya mereka itu yang tidak mau dipindah,” tegas mantan Camat Rungkut ini.

Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan ketika Pemkot Surabaya ingin memindahkan PKL di Kupang Mulyo. Pertama, para pedagang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut.

Kedua, keberadaan PKL kerap menimbulkan kemacetan pada saat sore hari. Parahnya lagi, saat mau direlokasi para pedagang malah menawarkan solusi buka tutup kepada Dinas Koperasi.

“Mereka itu 40, masak harus mengorbankan ribuan warga yang lewat di sana. Kita harus berfikir seperti itu,” tandasnya.

Ditanya soal target penertiban pada tahun 2018, mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya ini menyebutkan cukup banyak. Diantaranya wilayah Surabaya barat dan utara.

Targetnya adalah sentra pedagang kaki lima yang berjualan di atas saluran, berada di atas lahan milik pemerintah kota serta mengganggu kelancaran lalu lintas.

Diberitakan sebelumnya, penertiban sejumlah sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini sering dilakukan Satpol PP mendapat kritikan dari anggota DPRD Surabaya. Salah satunya disampaikan Anggota Komisi B (perekonomian) Ahmad Zakaria.

Zakaria meminta pemerintah kota mengkaji ulang penertiban sentra PKL. Alasannya, Pemkot Surabaya sejauh ini belum memiliki solusi nyata bagi pedagang pasca ditertibkan.

“Kalau tidak ada solusi yang konkrit lebih baik dilakukan moratorium penertiban PKL,” tegas Zakaria, Senin (8/1). (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *