Pemohon Pelepasan Lahan Surat Ijo di Surabaya Minim

Salah satu dengar pendapat (hearing) antara Pemkot Surabaya dengan DPRD membahas soal pelepasan lahan surat ijo.

Salah satu dengar pendapat (hearing) antara Pemkot Surabaya dengan DPRD membahas soal pelepasan lahan surat ijo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemohon yang mengajukan pelepasan surat ijo di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya ternyata masih minim. Sampai saat ini ternyata baru sebanyak sembilan pemohon.

“Tiga di antaranya tidak memenuhi syarat lantaran memegang surat ijo di bawah 20 tahun,” ujar Kepala DPBT Surabaya, Maria Ekawati Rahayu, Kamis (29/9/2016).

Maria Ekawati Rahayu menyebutkan di Surabaya ada sebanyak 2.502 persil yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilepas. Persil-persil tersebut tersebar di wilayah Surabaya pusat, selatan, timur dan utara.

Masih minimnya permohonan pelepasan surat ijo ini bisa jadi karena harga yang dikenakan terhadap pemohon adalah harga pasar yang ditentukan oleh tim penilai independen.

“Warga yang merasa keberatan memilih tetap memperpanjang Izin Pemakaian Tanah (IPT) ketimbang melepas IPT menjadi hak milik,” terang Yayuk, sapaannya.

Soal pelepasan surat ijo, mantan Kabag. Hukum ini menuturkan bahwa hal itu telah diatur dalam Perda 16/2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan tata caranya diatur lebih rinci dalam Perwali 51/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun subyek pelepasan adalah pemegang surat ijo yang ber-KTP Surabaya. Sementara, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelepasan antara lain, peruntukan IPT adalah perumahan dengan penggunaan untuk rumah tinggal, pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 tahun berturut-turut, serta IPT masih berlaku.

Selain itu, luas lahan yang ingin dilepas berukuran maksimal 250 meter persegi. Pemohon hanya bisa melepaskan satu persil. Terakhir, lahan tidak dalam sengketa atau tidak masuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemkot.

“Warga bisa mengajukan permohonan pelepasan tanah kepada Walikota Surabaya melalui Kepala DPBT dengan dilampiri KTP, fotokopi IPT, bukti pembayaran retribusi IPT terakhir serta surat pernyataan kesanggupan membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak,” terang Yayuk.

Dia berharap, pemohon bisa mengurus langsung ke kantor DPBT Surabaya tanpa perantara. Hal itu bertujuan agar warga tidak mendapat informasi yang salah seputar pelepasan IPT. (bmb/gbi)