Pemprov Jatim Bentuk Satgas Pungli, Efektifkah?

kantor-pemprov-jatimGLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli). Satgas Pungli dibentuk untuk memantau sekaligus menertibkan praktik Pungli yang ada di seluruh instansi dan unit pelayanan di lingkup Pemprov Jatim.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Himawan Estu Bagijo menjelaskan, Satgas Pungli diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan beranggotakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non-pelayanan.

“SKPD yang menggelar pelayanan tidak masuk anggota Satgas karena mereka yang akan diawasi,” katanya, Rabu (19/10/2016).

SKPD non-pelayanan itu, kata Himawan, antara lain Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

“Satgas akan menghimpun seluruh laporan praktik Pungli, menginvestigasi, membuktikan, kalau perlu tangkap tangan,” jelasnya.

Setelah terbukti dan tertangkap, pelaku Pungli langsung diproses di Inspektorat dan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Jika ada tindak pidana, Satgas bisa melimpahkan kepada pihak yang berwajib,” ucapnya.

Pembentukan Satgas Pungli dilakukan sebagai respons atas instruksi Presiden Jokowi yang mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar menghentikan praktik Pungli dalam melayani masyarakat.

Presiden lantas memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PAN-RB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap melakukan Pungli.(kcm/ziz)