Pemprov Sumut Belajar Sistem e-Government ke Surabaya

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menandatangani kesepakatan bersama dengan Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menandatangani kesepakatan bersama dengan Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menjadi jujugan belajar bagi kepala daerah lain.  Seperti  yang dilakukan Pemprov Sumatera Utara (Sumut), Selasa (24/5/2016).

 

Pemerintah Sumatera Utara datang ke Surabaya untuk melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemkot Surabaya tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

 

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi di Balai Kota Surabaya. Ikut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Bupati Deli Serdang. Juga peninjau dari Pemprov Riau.

 

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot Surabaya sudah menghibahkan sistem elektronik e-government kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Oleh KPK, beberapa pemerintah kota atau kabupaten kemudian diarahkan datang ke Surabaya untuk belajar banyak perihal e-government tersebut. Menurutnya, pada ulang tahun Surabaya (31/5) daerah lain yang datang akan lebih banyak.

 

“Saya kasihkan semua kalau mereka mau. Sebab, kalau seluruh Indonesia baik, Indonesia akan bisa sejahtera,” ujar Tri Rismsharini.

 

Sebelum penandatanganan kesepakatan bersama, Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan paparan tentang sistem e-government di Surabaya. Dia bercerita, penerapan e-government di Pemkot Surabaya dilakukan pada 2002.

 

Menurutnya, e-government memungkinkan penghematan anggaran dan waktu. Sebelum penerapan, penyusunan anggaran bisa memakan waktu 2-3 bulan. Kini, hanya 2-3 hari.

 

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga memaparkan tentang e-Musrenbang yang memungkinkan Pemkot bisa menampung usulan masyarakat via online.

 

“Masyarakat juga bisa menagih bila program yang disetujui itu belum dilaksanakan,” sambung wali kota.

 

Selanjutnya, Risma menyampaikan tentang e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-payment, hingga e-health yang membuat warga Surabaya tidak perlu antre ketika akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

 

Terbaru, Pemkot memiliki layanan perizinan Surabaya Single Windows (SSW) via aplikasi mobile. Layanan ini membuat warga bisa mengurus perizinan melalui handphone pintar (smart phone) nya.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi  mengatakan, pihaknya datang ke Surabaya untuk melihat langsung Surabaya yang disebutnya sudah sangat maju. Khususnya di bidang teknologi informasi.

 

“Sejak dipimpin oleh Bu Risma, saya melihat banyak kemajuan di Surabaya. Dan kami perlu banyak belajar, utamanya di bidang teknologi informasi,” ujarnya.

 

Tengku Erry Nuradi menyebut, selain melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, Pemprov Sumut juga mengirim beberapa SKPD untuk melakukan studi orientasi e-government di Surabaya.

 

Dia berharap, setelah mempelajarinya, Pemprov Sumut dan juga kabupaten/kota di Sumut akan mengaplikasikannya.

 

“Karena tidak hanya sistem yang baik, tetapi juga harus ada komitmen yang kuat. Dan juga ada keberanian dalam arti tidak takut tekanan. Bila itu bisa dilakukan, saya yakin akan ada Risma-Risma baru di Medan, Deli Serdang, dan kota/kabupaten lainnya di Sumut. Itu harapan kami,” sambung pejabat yang rencananya pada Rabu (25/5) ini akan dilantik menjadi Gubernur (definitif) Sumut.

 

Sementara Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, KPK memfasilitasi gubernur dan bupati/wali kota di Sumut untuk datang melihat sistem pemerintahan di Surabaya.

 

“Yang dilakukan Bu Risma ini transparan. Sistem yang dilakukan Bu Risma ini mengurangi kesempatan untuk korupsi,” ujarnya.

 

Menurut pria kelahiran Makassar ini, semua sistem dan soft were yang dimiliki Pemkot Surabaya, sudah dihibahkan ke KPK. Oleh KPK, sistem tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah daerah, utamanya bupati/wali kota yang baru terpilih.

 

“Selalu kami bilang, jalan-jalan ke Surabaya. Ini memang tidak dipaksakan. Tapi kami berharap sistem yang dimiliki Bu Risma bisa diterapkan di seluruh kabupatan/kota di seluruh indonesia. Sekurang-kurangnya di sembilan provinsi pilot KPK,” sambung dia.

 

Sebelumnya, sebanyak 14 kepala daerah juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama jaringan lintas perkotaan bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya pada 31 Mei 2014 lalu. (bmb/gbi)