Penangkapan Ketua PN Kepahiang Oleh KPK Terkait Suap

2-3_pelantikan-wkpn-purba-012014GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) di Bengkulu yang juga Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Janner Purba ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinasnya, kemarin sore. Saat ini, Ketua PN Kepahing ini sedang menuju gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Janner Purba diduga menerima suap dari pihak berperkara. Janner Purba terjaring OTT bersama seorang hakim tindak pidana korupsi serta seorang panitera PN Bengkulu. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait perkara apa.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan adanya OTT yang dilakukan terhadap hakim di Bengkulu. Menurut Agus, Janner Purba ditangkap di rumah dinas Kepala PN Kepahiang, pada pukul 15.30 WIB.

KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil operasi tangkap tangan tersebut.

Sementara itu, juru bicara MA, hakim agung Suhadi menuturkan, Ketua PN Kepahiang ini sedang dipromosikan menjadi Ketua PN Kisaran, Sumatera Utara.

“Kalau promosi, itu kan lewat Tim Promosi dan Mutasi (TPM). Ada unsur Dirjen dan Badan Pengawas. Dosa-dosa orang ada di sana. Kalau mereka bilang baik, maka ya dapat promosi,” kata Suhadi, Selasa (24/5/2016).

MA tidak lelah-lelahnya mengingatkan hakim untuk introspeksi diri. Suhadi memisalkan ibarat hakim berada di sebuah akuarium, yang segala tingkah lakunya dapat dilihat siapa pun juga.

“Ini pelajaran bagi kita, baik-baiklah dalam melaksanakan tugas,” ucap Suhadi.

Suhadi berpesan jangan mengail di air keruh. Yaitu menganggap yang sedang ramai dibidik KPK di tempat lain, maka di tempat sendiri merasa aman.

“Apalagi ini hakim tipikor, hakim yang khusus menangani perkara-perkara korupsi. Harusnya integritasnya lebih baik dari yang lain,” pungkas Suhadi.

Suhadi juga menegaskan bahwa MA tidak menghalang-halangi penuntasan kasus ini.

“Silakan kepada KPK untuk menindak, Mahkamah Agung (MA) tidak akan menghalang-halangi,” kata Suhadi.

MA segera mengambil langkah untuk mendukung upaya KPK itu. Salah satunya memberhentikan sementara Janner apabila sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau sudah keluar sprindik, maka langsung diberhentikan sementara,” ucap Suhadi.

Suhadi meminta hakim lain untuk introspeksi diri. Sebab, Janner yang juga hakim tipikor itu malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai etik hakim.

“Tidak semua hakim bisa menjadi hakim tipikor. Hakim yang menjadi hakim tipikor itu harus memenuhi integritas. Harus mempunyai integritas yang baik. Dan tidak semua yang ikut pelatihan tipikor bisa lulus,” ujar Suhadi.(dtc/ziz)

Tags: