Pengerusak Eks Radio Perjuangan Bung Tomo Terancam Hukuman 15 Tahun

Kepala dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati saat hearing dengan Komisi C hari ini.

Kepala dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati saat hearing dengan Komisi C hari ini.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya hari ini (9/5/2016) menggelar hearing terkait pembongkaran bangunan cagar budaya eks radio perjuangan yang merupakan lokasi Bung Tomo berpidato saat perjuangan kemerdekaan 10 November 1945 di Jl. Mawar 10-12, Tegalsari, Surabaya.

Dalam dengar pendapat kali ini, Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri mempertanyakan dasar hukum pembongkaran bangunan peninggalan sejarah tersebut. Apalagi bangunan itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai bangunana cagar budaya tipe B.

“Saya tidak mau berkutat dengan sebuah SK (surat keputusan). Yang saya tanyakan ada tidaknya kajian sebelum pembongkaran,” tegas Syaifudin.

Berdasarkan catatan anggota dewan, bukan kali ini saja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kecolongan dalam pengawasan bangunan bersejarah. Sebut saja penggusuran Stasiun Semut, Sinagoge (tempat peribadatan orang yahudi) di Jalan Kayon no 4-6.

Padahal, sesuai dengan UU no 11 tahun 2010 pasal 99 ayat satu disebutkan secara jelas pemerintah atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.

“Undang-undangnya sudah ada. Kalau masih saja kecolongan kan aneh. Ada pa ini?,” herannya.

Untuk itu, politisi dari PDIP ini meminta pemerintah kota melaui dinas terkait memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemobongkaran. Mengacu pada Pasal 105, setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Menurutnya, pemberitaan di media tiadak akan akan seramai sekarang seandainya bangunan yang dirobohkan bukan eks eks radio perjuangan yang merupakan lokasi Bung Tomo berpidato saat perjuangan kemerdekaan 10 November 1945.

“Pemerintah kota harus hadir dalam mengawasi bangunan cagar budaya. Meskipun bangunan tersebut telah dimiliki secara perorangan,” pinta Syaifudin.(bmb/gbi)