Pengurus RT RW dan LKMK di Surabaya Dilarang Jadi Anggota Parpol

Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati.

Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengajukan peraturan daerah tentang penataan organisasi tingkat RT, RW, dan juga Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK).

Sama seperti dalam pengajuan sebelumnya, dalam perda tersebut juga kembali dicantumkan larangan seluruh pengurus RT, RW dan LKMK menjadi anggota partai politik.

Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, pengajuan perda ini sudah dilakukan selama empat kali. Namun selama empat kali pula ditolak oleh Anggota DPRD.

Namun dengan alasan melaksanakan amanah Permendagri No 5 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

“Perwali nya sudah terbit, yaitu Perwali No 38 Tahun 2016. Tapi harus dibuatkan perdanya. Makannya kita ajukan lagi,” jelas Ira Tursilowati, Selasa (1/11/2016).

Ia mengatakan, dalam raperda yang diajukan ke dewan itu, ada beberapa aturan yang memang diajukan. Yang pertama adalah pengajuan bahwa seluruh pengurus RT, RW dan juga LKMK harus bersih dari keanggotaan di partai politik.

Hal itu harus dibuktikan dengan pengurus di RT RW dan juga LKMK membuat surat pernyataan bahwa mereka bukanlah anggota partai politik. Namun, peluang tersebut masih ada jika tak ada lagi calon non parpol yang mencalonkan diri.

“Kecuali jika gak ada lagi, baru diperbolehkan,” tuturnya.

Kabag Pemerintahan, Eddy Christiyanto menambahkan, Perwali baru tersebut dibuat guna menyempurnakan aturan yang lama. Pasalnya, perwali lama tak mengatur masalah stempel RT RW, Kop Surat, Penomeran RT RW, kemudian iuran yang dikenakan kepada masyarakat.

“Nantinya iuran tujuh belasan, iuran kampong filosofinya seperti pengesahan APBD. Jadi, Dari hasil musyawarah, dikirim ke kelurahan dan dalam 7 hari harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat oleh kelurahan,” katanya.

Dalam perwali juga diatur mengenai sumber pendapatan bulanan yang berasal dari pemerintah kota, agar pemberian tersebut tak salah karena sudaha ada landasan aturannya.

“Masa berlakuknya perwali 28 sejatinya sejak 24 Oktober. Karena masa jabatan pengurus RT RW dan LKMK baru berakhir Desember nanti, aturan itu akan efektif berlaku bagi pengurus berikutnya,” pungkas Eddy. (bmb/gbi)