Pengusaha Pesimis Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai Target, Ini Alasannya

oleh
Asumsi APBN dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018.
Asumsi APBN dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pesimis pertumbuhan ekonomi tahun 2018 akan mencapai target yang dicanangkan pemerintah sebesar 5,4%. Bukan tanpa alasan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat karena para pengusaha akan sedikit menahan kebijakan pasarnya di tahun politik perhelatan pilkada serentak 2018 dan jelang Pillpres 2019.

Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani memprediksikan ekonomi tumbuh dalam rentang 5,05% sampai 5,2%. Hariyadi mengungkapkan 2018 merupakan tahun Pilkada serentak dan persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sehingga banyak pengusaha akan sedikit mengerem aktivitas bisnis.

“Dinamika politik cukup besar akan menjadi pertimbangan utama kami para pengusaha,” katanya kepada wartawan di Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (5/12).

Menurutnya, kondisi politik dengan tokoh yang kontroversial bakal menimbulkan dampak kekhawatiran di masyarakat. Karena itu, Apindo mengusulkan beberapa hal penting untuk menumbuhkan optimisme dunia usaha sehingga pemerintah dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi.

“Salah satunya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha,” ujar Hariyadi. Apindo menilai perlu dukungan dan pelayanan investasi di daerah dengan alasan realisasi investasi merupakan kewenangan kabupaten atau kota.

Pemerintah juga harus memanfaatkan momentum kenaikan kemudahan investasi bisnis dengan implementasi yang tepat. Jika masalah birokrasi bisa diselesaikan dengan satu kali registrasi secara virtual, pengaruhnya sangat positif untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

Lalu, Undang-undang Ketenagakerjaan tentang hubungan industrial harus segera direvisi secara total. Apindo menyoroti empat hal mengenai hubungan industrial di antaranya upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), perizinan tenaga kerja, dan pendidikan vokasi dan magang.

“Tapera menghadapi tantangan ke depannya karena targetnya sama persis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” ujar Hariyadi. Alasannya, BPJS dan Tapera bakal meningkatkan beban pelaku usaha.

Apindo juga berharap agar pemerintah mempercepat pencapaian kesepakatan perundingan kerja sama perdagangan. Selain itu, pemerintah harus tetap memperhatikan masukan dari pelaku usaha, khususnya Apindo dan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mengajak dunia usaha dalam perundingan perjanjian dagan membuahkan hasil yang baik. Tercatat, kinerja ekspor Indonesia Januari hingga Agustus 2017 mencapai US$ 108,79 miliar, naik 17,58% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Tidak hanya peningkatan ekspor dan akses pasar yang dikejar, melainkan juga investasi. “Kita ketinggalan industri padat karya,” tutur Hariyadi. (kat/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *