Penyaluran Rastra Tidak Maksimal, Komisi D Usulkan e-Voucher APBD

oleh
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengusulkan adanya e-voucher APBD untuk penyerapan beras sejahtera (Rastra) bagi keluarga miskin di Surabaya.

Agustin menjelaskan, sejak perpindahan pola raskin ke rastra tidak semua keluarga miskin mendapatkan e-voucher. Dengan adanya e-voucher APBD diharapkan penyaluran rastra bisa berjalan maksimal.

“E-oucer APBD untuk rastra akan kita usulkan pada tahun 2018,” ujar Agustin Poliana, Rabu (19/7/2017).

Menurut Agustin, usulan e-voucher APBD akan dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Surabaya tahun 2018. Dia berharap usulan itu sudah masuk dalam kerangka susunan APBD Surabaya.

“Tapi kalau memungkinan bisa dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun anggaran 2017,” terangnya.

Politisi dari PDI-P ini menambahkan anggaran yang dibutuhkan untuk tebus beras rastra di Surabaya sekitar Rp 16 Milyar. Dengan kekuatan APBD tahun depan yang diperkirakan naik menjadi Rp 8,9 triliun, ia optimis usulanya dapat terealisasi.

“Kita optimis bisa. Dengan APBD sebesar itu, pasti Surabaya mampu,” imbuh Titin, sapaanya

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim merilis jika penyaluran rastra di 38 kabupate dan kota di jatim di tahun 2017 tidak sampai 1 persen. Kondisi ini sangat berbeda dengan tingginya penyaluran rastra yang semula bernama raskin di tahun 2016.

Dengan penyaluran rastra yang minim membuat pengentasan kemiskinan di Jatim melambat. BPS Jatim mendorong agar tiap kabupaten dan kota menyediakan anggaran daerah untuk penyauran rastra. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *