Penyuap Damayanti Divonis 4 Tahun, Hakim Tolak Status Justice Collaborator

Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir divonis 4 tahun penjara. Penetapan dirinya sebagai justice collaborator ditolak majelis hakim.

Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir divonis 4 tahun penjara. Penetapan dirinya sebagai justice collaborator ditolak majelis hakim.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir diganjar hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair lima bulan kurungan. Majelis hakim menolak pertimbangan jaksa yang mengacu pada keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menetapkan Khoir sebagai justice collaborator.

“Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berulang sebagaimana dakwaan primer,” kata Ketua Majelis Hakim, Mien Trisnawati saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/6). Hukuman yang diterima oleh Abdul Khoir tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim menilai, penetapan status Khoir sebagai justice collaborator dalam kasus suap terkait program aspirasi DPR dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tidaklah tepat. Karena terdakwa merupakan aktor utama yang menyuap anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti berserta anak buahnya.

“Penetapan justice collaborator berdasarkan putusan pimpinan KPK tidak tepat,” demikian pertimbangan majelis hakim Faisal. Peran Khoir dianggap lebih mencolok dibanding rekannya sesama pengusaha yang terlibat kasus ini, yakni Hong Alfred, So Kok Seng, Henoch dan Carlos.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis, majelis hakim Tipikor memvonis Abdul Khoir dengan empat tahun hukuman penjara. Terdakwa juga didenda Rp 200 juta dengan subsider lima bulan kurungan.

Seperti diberitakan, Abdul Khoir diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a), dan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Abdul Khoir didakwa menyuap Damayanti senilai Rp 3,28 miliar sebagai uang pelicin untuk memuluskan proyek dari program aspirasi di DPR yang disalurkan untuk proyek pelebaran jalan Tehoru-Limu senilai Rp 41 miliar. (Baca: Suap Proyek Kemen-PUPR, Ini Rincian Duit ke Legislator PDIP). (med/gbi)