Peran Penting Gamawan dalam Proyek e-KTP, Usulkan Sumber Anggaran dari APBN

oleh
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kiri) saat bersaksi di sidang terdakwa Setya Novanto. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Novanto menyebut Gamawan punya peran penting mengubah mekanisme sumber pembiayaan ke APBN.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto membongkar peran penting mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam mengatur proyek bernilai Rp 5,9 triliun. Novanto menyebut Mendagri-lah yang saat itu menyodorkan perubahan sumber anggaran proyek menjadi mutlak dari APBN.

“Kemendagri yang paling berperan, khususnya sumber pembiayaan. Bukan DPR,” kata Setya Novanto saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4).

Novanto menuturkan awalnya DPR menyetujui mekanisme pembiayaan proyek e-KTP bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Tetapi kemudian, Mendagri mengusulkan perubahan sumber anggaran murni dari APBN.

“Uuslan itu diajukan ke Kementerian Keuangan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada akhir November 2009,” cetusnya.

Setelah usulan diajukan, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman kemudian melobi anggota DPR agar menyetujui perubahan itu. Menurut Novanto, lobi itu dilakukan Andi dan Irman ke mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Burhanuddin Napitupulu.

Lobi itu, lanjut mantan Ketua DPR itu, membuahkan hasil kesepakatan pemberian fee kepada anggota DPR untuk memperlancar perubahan pembiayaan proyek.

“Kesepakatan itu dilakukan sebelum Andi Agustinus memperkenalkan saya dengan saudara Irman,” katanya. “Jadi, dari proses perencanaan, perubahan anggaran, hingga pemberian fee ke DPR dilakukan sebelum saya mengenal Irman,” ujar Novanto.

Dalam perkara ini, Setya dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara. Selain itu, jaksa menuntut Setya membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia terima sebesar USD 7,4 juta dikurangi Rp 5 miliar, seperti yang sudah dikembalikannya. Setya harus membayar uang itu kepada KPK paling lambat satu bulan setelah putusan inkrah.

Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik mantan Ketua Umum Golkar itu selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman. Jaksa menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP. Menurut Jaksa, Novanto secara langsung dan tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Bukan hanya itu, jaksa juga menyebutkan Setya Novanto telah memperkaya diri sendiri senilai USD 7,4 juta melalui proyek tersebut. Novanto pun dianggap terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga USD 135 ribu. (tpi/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *