Perhatikan Nasib Petani, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok Pilih Hati-Hati

oleh
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Surabaya menyiapkan secara matang terkait rencana penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Anggota Komisi D Khusnul Khotimah mengakui dalam membahas Raperda KTR harus memperhatikan banyak hal.

Menurut Khusnul ada banyak faktor yang patut dipertimbangkan terkait rencana pembuatan raperda ini. Salah satunya adalah tentang nasib petani tembakau dan cengkeh.

“Dalam membahasanya nanti kita akan hati-hati, tapi bersungguh sungguh,” terang Khusnul Khotimah.

Politisi dari PDI-P ini mengaku, komisinya telah melakukan kerja ke Kementrian Kesehatan, guna melakukan konsultasi berbagai hal terkait UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur masalah kawasan Tanpa rokok.

Selain menyangkut landasan hukumnya, pihaknya juga akan menanyakan soal definisi tempat kerja dan tempat umum, yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok.

Khusnul menambahkan, selain melakukan konsultasi ke kementrian kesehatan, pihaknya merasa perlu konsultasi ke kementrian perdagangan.

“jika di Kemendag, kita bisa tanya soal cukai rokok dan sebagainya,” katanya.

Anggota Komisi D lainnya, Baktiono mengatakan, keberadaan Raperda Kawasan Tanpa Rokok merupakan penegasan dari perda 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa rokok dan Kawasan terbatas Merokok. Menurutnya perda tersebut memberi warning sekaligus penyadaran kepada masyarakat terkait merokok.

“Kalau di kantor pemerintah mudah, karena takut pada kepalanya. Tapi, bagaimana dengan di swasta, ini akan bergantung pada pimpinan setempat,” katanya

Ia mengaku sepakat dengan adanya Perda kawasan Tanpa Rokok. Pasalnya, perda tersebut bertujuan untuk melindungi mereka yang tak merokok, sekaligus memberikan informasi tentang bahaya merokok.

“Apabila selama ini maish banyak pelanggaran, karena pelanggar belum pernah ada yang dikenai sanksi, Meski ancamannya merokok sembarangan didenda hingga puluhan juta,” tegasnya.

Baktiono mengakui, meski di kawasan tertentu seperti mall dan pusat perbelanjaan lainnya sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak merokok sembarangan. Namun, implementasi perda lebih bersifat informatif dan penyadaran.

“Cara yang preventif lebih baik dikedepankan, karena memang belum ada pelanggarnya yang dibawa sampai ke pengadilan,” pungkasnya.(adv/bmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *