Perjuangkan Jokowi-JK di Pilpres 2019, UU Pemilu Digugat ke MK

oleh
Para penggugat UU Pemilu saat mendaftar di MK.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (27/4/2018). Gugatan dilakukan terkait syarat jabatan presiden maksimal 2 periode. Para penggugat yang terdiri dari warga hingga organisasi ini meminta MK membatalkan 2 pasal di UU Pemilu.

Gugatan ini didaftarkan sekira pukul 10.00 WIB. Penggugat 2 pasal UU Pemilu adalah Muhammad Hafidz, Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.

“Dalam permohonan tersebut para pemohon menginginkan kedua norma UU Pemilu yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan ditafsirkan apabila tidak berturut-turut,” kata kuasa hukum penggugat, Dorel Almir.

(Baca Juga: Kuldesak, Jokowi Kembali Rayu JK Jadi Wapres di Pilpres 2019)

Dorel mengatakan, gugatan ini diajukan karena Jusuf Kalla yang kini menjabat sebagai wapres tidak bisa jadi peserta pilpres 2019. JK tidak bisa jadi peserta pilpres karena terbentur konsitusi dan UU No 7/2017 tentang pemilu. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan terhadap pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i.

“Meskipun calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, akan tetapi harapan Para Pemohon untuk dapat kembali mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dapat terhalangi dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden,” ungkapnya.

Dua pasal UU Pemilu yang digugat ke MK berbunyi:

– Pasal 169 huruf n UU Pemilu: Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

– Pasal 227 huruf i UU Pemilu: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Para penggugat menganggap kedua pasal itu memiliki ketidakpastian hukum. Mereka minta supaya MK mengganti frasa atau membatalkan pasal-pasal tersebut.

“Menurut para pemohon, norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa ‘selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’, tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Karena, apakah yang dimaksud dari 2 kali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama, dapat dijabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut,” ungkapnya.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *