Perkuat Jeratan ke Dahlan Iskan, Kejaksaan Buka Kembali Kasus Mobil Listrik

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan akan dijemput paksa kejaksaan jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan 17 Oktober nanti. Dahlan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut perusahaan BUMD PT PWU Jatim terkait penyalahgunaan dan penjualan aset perusahaan BUMD milik pemprov itu.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Dahlan Iskan benar-benar menjadi incaran untuk dijebloskan ke tahanan. Agar tak lepas, Dahlan Iskan kini jeratan diperkuat dengan membuka lagi kasus mobil listrik. Hal itu tampak dilakukan tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bersama tim Kejaksaan Agung (Kejagung).

Saat menjalani wajib lapor sebagai tahanan kota kasus penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan juga menjalani pemeriksaan. Dahlan diperiksa dalam kasus pengadaan mobil listrik.

“DI juga dimintai keterangan kasus mobil listrik. Statusnya saksi,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto, Kamis (3/11/2016).

Ada 4 penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan pemeriksaan terhadap Dahlan. Namun karena Dahlan berstatus tahanan kota, penyidik Kejagung memilih memeriksanya di Surabaya.

“Makanya penyidik Kejagung yang ke sini untuk meminta keterangan DI,” imbuh Romy.

Romy mengaku tidak mengetahui materi pemeriksaan terhadap Dahlan. Pihak Kejati Jatim hanya memfasilitasi pemeriksaan yang dilakukan.

Sementara itu Dahlan tak berkomentar mengenai pemeriksaan kasus mobil listrik. Saat datang ke Kejati Jatim, Dahlan hanya menjawab singkat dan langsung bergegas naik ke lantai 5 gedung Kejati Jatim.

“Aturlah, kan kalian yang pintar atur semuanya,” kata Dahlan.

Kasus mobil listrik bermula pada Juli 2012 ketika dibentuk panitia nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali. Jaksa dalam dakwaan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmad mengatakan, Menteri BUMN saat itu Dahlan Iskan menjadi Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana mengatakan yang mampu membuat kendaraan listrik adalah PT Sarimas Ahmadi Pratama.

Pengadaan mobil listrik itu dimaksudkan untuk kegiatan operasional dalam KTT APEC. Jaksa menyebut pembiayaan kegiatan itu dibebankan pada APBN 2013.(dtc/ziz)