Perlakuan Istimewa Kepala Rutan Medaeng, Dahlan Tak Ditahan di Sel

Tersangka kauss penyelewengan aset Pt PWU, BUMD milik Pemprov Jatim, Dahlan Iskan tidak ditahan di sel, tapi ditempatkan di poliklinik Rutan Medaeng.

Tersangka kauss penyelewengan aset PT PWU, BUMD milik Pemprov Jatim, Dahlan Iskan tidak ditahan di sel, tapi ditempatkan di poliklinik Rutan Medaeng.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Dahlan Iskan, tersangka kasus penyelewengan aset PT PWU, BUMD milik Pemprov Jatim, mendapat perlakuan istimewa dari Rumah Tahanan Klas 1 Medaeng. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini tidak dijebloskan ke sel tahanan, melainkan poliklinik Rutan Medaeng.

“Pak Dahlan punya riwayat kesehatan yang kurang baik jadi kami pantau terus,” kata Kepala Rutan Medaeng, Djumadi, Jumat (28/10).

Ia menepis penempatan Dahlan di poliklinik adalah bentuk perlakuan istimewa rutan. Menurut Djumadi, kebijakan itu hanya berlaku untuk sementara waktu karena pertimbangan kondisi kesehatan Dahlan yang dinilai rentan.

“Ini agar mempermudah kami memantau kesehatannya. Kami tetap perlakukan Pak Dahlan sama dengan tahanan lain,” katanya.

Dahlan sendiri menurut Djumadi diperiksa oleh dokter pribadi maupun dokter dari kejaksaan. “Pak Dahlan memang diperiksa oleh dokter,” ujarnya.

Djumadi menjelaskan, tadi pagi Dahlan diajak pegawai rutan untuk berkeliling dalam rutan. Saat salat Jumat, Dahlan juga berjumatan dengan penghuni rutan lainnya.

“Mudah-mudahan Pak Dahlan selalu sehat, tidak ada sakit apa-apa,” ujarnya.

Penjelasan Kepala Rutan Medaeng tadi mementahkan protes tim pengacara dan keluarga Dahlan soal kondisi kesehatan mantan Dirut PLN itu. Hari ini, pihak keluarga melayangkan permohonan penangguhan penahanan bagi Dahlan ke Kejati Jatim. (Baca: Hati Dahlan Iskan Tak Orisinal, Keluarga Ajukan Penangguhan Penahanan).

Kejati menetapkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan sebagai tersangka dan langsung menahannya pada Kamis (27/10).  Dahlan dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) disangka menjual dan menyewakan aset milik BUMD Pemprov Jatim itu dan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. (tp/gbi)