Picu Kemacetan, 10 Proyek Era Ahok-Djarot Tak Kantongi Amdal Lalin

Proyek underpass Mampang-Kuningan di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta ini menyebabkan kemacetan luar biasa di kawasan tersebut. Ironinsnya, pengerjaan proyek ini molor hingga April 2018.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sepuluh proyek infrastruktur yang dikerjakan sejak era pemerintahan Basuki Tjahaja Pournama (Ahok) ternyata tidak mengantongi analisis dampak lingkungan (amdal) pada lalu lintas. Hal itulah yang menyebabkan kemacetan luar biasa di sejumlah ruas jalan protokol di ibukota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak adanya amdal terhadap lalu lintas itu menimbulkan kesemerawutan arus lalin yang luar biasa. Menurutnya, masalah amdal lalin yang bisa berdampak pada kemacetan inilah yang sebelumnya tak pernah dipikirkan oleh Ahok-Djarot.

“Ini menimbulkan kerepotan yang kita alami, dan yang di lapangan petugas kepolisian dan Dishub Semua mengalami kerumitan, ini sesuatu yang enggak bisa ditolerir lagi,” kata dia di Balai Kota usai rapat koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Rabu (1/11).

Anies mengaku telah memanggil semua penyelenggara kontruksi dari 10 proyek tersebut untuk menuntaskan amdal terkait lalu lintas. Hasilnya akan dilaporkan ke Dishub lalu dilaksanakan. Dia berharap, jalan yang terkena proyek bisa diberikan alternatif yang tepat sehingga gak menimbulkan masalah.

Beberapa proyek yang izinnya bermasalah itu antara lain pembangunan underpass Matraman-Salemba di Jakarta Pusat yang pengerjaannya dipastikan molor hingga tahun 2018. Kemudian, proyek flyover Jembatan Tiga, Flyover Pancoran, underpass Mampang-Kuningan, underpass Matraman-Salemba, underpass Kartini, dan underpass Santa.

Selanjutnya, kata Anies, semua proyek infrastruktur ke depan harus dilakukan amdal lalu lintas sebelum pekerjaan dimulai. Seharusnya, menurut aturan amdal lalu lintas ada dulu kemudian keluar IMB dan proyek bisa berjalan. Anis curiga, proyek berjalan tapi amdal lalu lintas dan IMB tidak ada.

“Tata kelola ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Karena itu keputusan rapat ini semua dipanggil dan dimintai amdal lalu lintas. Semua proyek baru harus mengikuti prosedur ini,” ujar Anies.

Anies juga akan mengecek apakah izin mendirikan bangunan (IMB) kesepuluh proyek itu sudah terbit atau belum. Sebab, Amdal Lalin merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi untuk mengajukan IMB.

“Kalau menurut aturan, Amdal Lalin dulu, dari Amdal Lalin baru keluar IMB, baru kemudian bisa berjalan. Nah Amdal Lalinnya tidak ada, IMB-nya enggak mungkin keluar, proyeknya sudah jalan. Nanti dicek (IMB-nya),” tutupnya. (rep/mun)