Pilkada Garut Kacau, Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Jadi Tersangka Suap

oleh
Polda Jabar saat mengumumkan tersangka suap Pilkada Garut.

GLOBALINDO.CO, GARUT – Proses Pilkada di Kabupaten Garut berjalan kacau. Kekacauan itu dipicu adanya kasus suap. Kasus suap melibatkan Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat, Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri dan Parpol.

Polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas kasus suap dalam Pilkada Garut 2018 itu. Ketiganya terbukti melakukan tindak pidana penyuapan.

Ketiga tersangka itu ialah Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat, Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan penyuap yakni Didin Wahyudin. Dua orang ditangkap lebih awal oleh Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jabar pada Sabtu (24/2/2018). Sedangkan Didin ditangkap sehari berikutnya.

(Baca Juga: Korupsi Kepala Daerah karena Biaya Mahal Pilkada dan Dana Kampanye Ilegal)

“Gelar perkara sudah dilakukan. Kemudian sudah kita tetapkan tersangka,” kata Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Senin (26/2/2018).

Agung menuturkan, pengungkapan kasus siap tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat sebulan lalu. Polisi lalu menemukan selembar bukti transaksi.

“Lalu kita kroscek ke bank. Hasilnya ternyata memang terkonfirmasi atas nama yang bersangkutan (Didin),” kata Agung.

Polisi terus mendalami temuan tersebut. Hingga akhirnya polisi menemukan bukti adanya penyuapan atau gratifikasi terhadap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut tersebut.

“Ini sangat disayangkan. Padahal saya sudah deklarasi dengan KPU dan Bawaslu, komitmen tidak ada money politic. Tapi dalam praktiknya, masih ada. Dalam rangka supremasi hukum, maka kepolisian melaksanakan penegakkan hukum,” ujar Agung.

Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri menangkap dua orang Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilkada Garut.

Sementara itu, Ketua KPU Pusat, Arief Budiman menyatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut.

Ia pun menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas Pemilu, sekaligus memberhentikan sementara anggotanya.

“Mulai Minggu ini resmi memberhentikan sementara yang bersangkutan dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan di daerah tersebut,” kata Arief.

KPU Pusat menyatakan akan memproses pelaporan yang bersangkutan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas.

Ia juga mengimbau dan menegaskan agar jajaran KPU di daerah, hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) tetap menjaga integritas dan independensinya selama menjalankan tugas.

“Kami juga menghormati proses hukum bagi yang bersangkutan. Kami juga pastikan pelaksanaan Pilgub Jawa Barat dan Pilbup Garut tidak terganggu oleh peristiwa ini,” kata Arief.(dtc/kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *