Pimpinan BPK Tak Bisa Kendalikan Auditor Nakal

oleh
Dua auditor BPK BPK Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli yang menjadi tersangka kasus suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dlam laporan keuangan Kementerian PDTT.
Dua auditor BPK BPK Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli yang menjadi tersangka kasus suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dlam laporan keuangan Kementerian PDTT.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kongkalikong auditor Badan Pemeriksa Keuangan dengan instansi negara dan pemerintah dalam pemeriksaan laporan keuangan tengah mengemuka. Ironisnya, pimpinan BPK ternyata tak pernah bisa mengontrol penuh kinerja auditornya jika ada ‘main mata’ dengan lembaga yang sedang diperiksa.

Kasus ini seperti yang terjadi dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PDTT yang telah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini akhirnya menjerat auditor BPK Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli dengan mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kabag Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

“Kalau bisa yang dilakukan itu temuan yang dihilangkan, itu perorangan (auditor). Dia kan nemu masalah belum lapor ketua tim bisa aja itu yang dimainkan. Itu enggak ada yang bisa kendalikan,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Moermahadi menjelaskan opini atas suatu lembaga didapat dari level bawah hingga atas. Dimulai dari tim yang berada di lapangan, melaporkan ke penanggung jawab untuk membahas bersama dan kemudian bersama memberikan opini.

Karena sistem seperti itulah, kata Moermahadi, auditor BPK tidak bisa ditekan untuk memberikan opini WTP. Kecuali ada tindak auditor di lapangan yang menghilangkan temuan.

“Misal saya bilang opini kementerian ini harus WTP, berarti saya harus menekan ke semua. Mulai dari penanggung jawab pemeriksaan sampai dengan anggota tim. Bagaimana dia merekayasa laporannya,” kata Moermahadi.

Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi mengaku enggan mengubah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan DPR karena takut dimarahi Fahri Hamzah dan Ade Komarudin. Ade Komarudin saat itu menjabat Ketua DPR saat itu, sedangkan Fahri Hamzah masih menjabat sebagai wakil ketua DPR. (dt/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *