Pimpinan DPRD Kota Malang Kompak Bantah Kode Suap ‘Pokir’

oleh
Dua Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rahayu Sugiharti dan Zaenuddin (kanan) diperiksa KPK di Mapolres Malang Kota, Rabu (18/1)) terkait kasus dugaan suap yang menjerat Ketua DPRD Mochammad Arief Wicaksono Rp 700 juta dan janji fee Rp 250 juta.
Dua Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rahayu Sugiharti dan Zaenuddin (kanan) diperiksa KPK di Mapolres Malang Kota, Rabu (18/1)) terkait kasus dugaan suap yang menjerat Ketua DPRD Mochammad Arief Wicaksono Rp 700 juta untu memuluskan pembasahan APBD-P 2015.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pimpinan DPRD Kota Malang langsung bereaksi atas pernyataan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah perihal penggunaan istilah ‘Pokir’ (Pokok Pikiran) sebagai kode untuk menyamarkan duit suap. Wakil Ketua DPRD Kota Malang Zainuddin menyebutkan, Pokir adalah usulan program dari anggota dewan untuk masa reses.

Program itu lalu disampaikan kepada eksekutif untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan.

“Pokok pikiran itu usulan program. Yang mengerjakan eksekutif. Itu sah menurut aturan, sah,” katanya seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK di Mapolres Malang Kota, Rabu (18/10).

Zainuddin membantah ada istilah uang pokir yang digunakan untuk memperlancar pembahasan APBD Perubahan Kota Malang. “Bukan, itu undang-undang. Itu aturan,” tega Zaenuddin

Wakil Ketua DPRD lainnya,

berkata senada. Ia mengatakan, pokok pikiran atau pokir adalah usulan dari anggota DPRD kepada Pemerintah Kota Malang. Usulan itu berasal dari konstituen saat pelaksanaan reses.

“Itu sebetulnya adalah berasal dari konstituen saat reses. Itu diusulkan kepada eksekutif untuk dianggarkan di APBD,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga membantah pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bahwa ada istilah pokir untuk memperlancar pembahasan APBD Perubahan tahun 2015.

“Pokir kan pengertiannya itu. Dan itu sah pokir itu,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Wiwik Hendri Astuti, pimpinan DPRD yang lain mengatakan, tidak ada pertanyaan soal pokir oleh penyidik KPK terhadap dirinya saat diperiksa sebagai saksi. “Tidak ada pokir,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada istilah uang pokir yang digunakan oleh anggota DPRD Kota Malang untuk memperlancar pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. (Baca: Kode Ini Dipakai Ketua DPRD Kota Malang untuk Samarkan Duit Suap). (kc/ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *