PKS Rekomendasikan Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari Dimasukan Catatan Resmi Sejarah Nasional

oleh
Sigit Sosiantomo didampingi sejumlah anggota DPRD Surabaya saat mengunjungi Museum 10 Nopember.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo hari ini berkunjung ke Museum 10 Nopember, Selasa (22/10/2019). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari santri 2019.

Dalam kesempatan itu, Sigit Sosiantomo meminta agar Pemerintah memasukkan peristiwa Resolusi Jihad di Surabaya tanggal 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari selaku Ketua PBNU saat itu, ke dalam catatan resmi sejarah nasional Indonesia.

“Dalam diorama di museum ini kita lihat ada missing link. Ada catatan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang belum tercantum. Yakni munculnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, revolusi jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari merupakan titik tolak perjuangan arek-arek Suroboyo dalam melawan penjajah Belanda yang membonceng Inggris. Puncaknya pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945.

“Jadi kita tidak bisa hanya memperingati Hari Pahlawan tanpa memperingati kontribusi Santri dalam kemerdekaan yang demikian besar,” imbuh Sigit.

Karena itu Sigit meminta Pemerintah Kota Surabaya selaku pengelola museum menambahkan peristiwa 22 Oktober ’45 ke dalam diorama perjuangan kemerdekaan yang terpampang.

Kunjungan tersebut selain diikuti fungsionaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jatim, juga dihadiri anggota DPRD Surabaya yakni Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Ketua Fraksi PKS Akhmad Suyanto, Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati, dan Wakil Ketua Bapemperda Ibnu Shobir.

Dalam kesempatan tersebut Sigit juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan Santri dan Pondok Pesantren. Salah satu caranya adalah dengan dibuatkan UU pesantren yang telah disahkan oleh anggota DPR RI.

Melalui undang undang itu, diharapkan keberadaan, kemandirian dan kekhasan pondok pesantren lebih terjaga. UU Pesantren juga bertujuan menjaga kelestarian sistem pengajaran pesantren.

“Kita meminta agar pemerintah serta pemerintah daerah memberi perhatian lebih dan dukungan baik moril maupun finansial. Soal izin pendirian pesantren juga diatur agar tidak dipersulit,” jelas pria asli Surabaya ini.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan diskusi dan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait catatan Sejarah Nasional, dan kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku pengelola Museum 10 Nopember. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.