Polisi Bongkar Pungli Perijinan Kemenhub

No comment 256 views
Kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat digeledah jajaran Polda Metro Jaya, Selasa (11/10). Polisi menerima laporan maraknya pungutan liar terkait perijinan di kementerian ini.

Kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat digeledah jajaran Polda Metro Jaya, Selasa (11/10). Polisi menerima laporan maraknya pungutan liar terkait perijinan di kementerian ini.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10). OTT tersebut diduga menyangkut praktik pungutan liar terkait perijinan di Kemenhub.

Penggeledahan ini dilpimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan. “Nanti ada penjelasan dari atasan saya, dan Menteri Perhubungan dan Presiden nanti juga akan datang,” kata Irjen Pol M Iriawan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat dikonfirmasi menerangkan, operasi ini atas perintah presiden dan kerjasama dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Menurutnya, ada dua lantai di Kemenhub yang ditempati para oknum yang gemar memungut biaya tambahan untuk mengurus perijinan.

“Kami periksa lantai 6 dan 12, karena terkait pungli, Presiden Joko Widodo juga datang kemari,” kata Tito di Kemenhub, Selasa (11/10).

Sementara pihak Kemenhub menyatakan, operasi ini atas kerjasama dengan pihak kepolisian soal maraknya praktik pungli perijinan. Kemenhub mengklaim, pihaknya-lah yang melaporkan dugaan pungli di Kemenhub.

“Presiden minta kepada saya untuk meningkatkan integritas, saya sudah sampaikan tapi tidak diindahkan, lalu Kemenhub inisiatif kerjasama dengan Polri untuk penangkapan,” kata Menhub Budi.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras,” imbuh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Dewa Made Sastrawan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan, Budi sudah menegaskan kepada jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktek pungli. Satu bulan menjabat sebagai Menhub, Budi Karya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perijinan

Karena ini sudah menyangkut ranah hukum pidana maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif.

“Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perijinan,” katanya mengutip pernyataan Menhub. (ant/gbi)