Potensi Devisa Negara Rp 150 T Lenyap Akibat Impor Kapal

Pembelian kapal dari luar negeri oleh perusahaan pelayaran dalam negeri semakin marak sejak diterapkannya asas cabotage tahun 2005.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Penerimaan devisa negara menjadi berkurang fantastis akibat pembelian kapal dari luar negeri (impor). Tak tanggung-tanggung, potensi devisa Rp 150 triliun lenyap  karena perusahaan pelayaran lebih memilih membeli kapal dari luar negeri dalam 12 tahun terakhir.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Produsen Kapal & Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Eddy Kurniawan Logam mengatakan, ekspansi dengan membali kapal jadi dari luar negeri menjadi marak.  Hal ini tak lepas dari penerapan asas cabotage sejak 2005 memang membuat perusahaan pelayaran domestik menggeliat.

“Industri pelayaran sejak diberlakukan cabogate itu sudah investasi Rp 200 triliun dan paling tidak R150 triliun itu lari ke luar negeri karena impor kapal,” jelasnya di Jakarta, Senin (25/9).

Asas cabotage adalah kegiatan angkutan dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Asas ini merupakan implementasi UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penerapan asas cabotage ini adalah untuk menggairahkan industri pelayaran dalam negeri yang selama puluhan tahun didominasi dan dikendalikan asing. Ironisnya lagi, industri galangan kapal ternyata tidak berkembang di negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut 5,4 juta km persegi dan panjang pantai mencapai 95.181 km.

Berdasarkan data yang dilansir Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), jumlah armada kapal nasional pada 2016 mencapai 24.046 unit atau naik empat kali lipat dibandingkan dengan posisi 2005 sebanyak 6.041 unit.

Hingga paruh pertama tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir impor kapal laut dan bangunan terapung dalam mencapai USD 807,3 juta atau naik 126,26% dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2016. Secara bulanan, pada Juni 2017 nilai impor kapal laut dan bangunan terapung menyentuh USD 229 juta atau naik 295,51% dibandingkan dengan posisi Mei 2017.

Menurut Eddy, industri galangan dalam negeri punya pekerjaan rumah besar untuk membuat industri galangan menjadi efisien. Kendati demikian, dia berharap pemerintah juga memberi dukungan baik dalam bentuk stimulus fiskal maupun memesan kapal secara berkelanjutan.

Eddy menekankan industri galangan merupakan lini usaha yang sarat modal dan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, keberlanjutan bisnis sangat bergantung pada pesanan kapal baru. Adapun, saat ini pesanan kapal untuk dikerjakan tahun depan belum sesuai harapan.

Di sisi lain, Iperindo berharap pemerintah segera membebaskan bea masuk untuk 115 komponen kapal. Pembebasan bea masuk dinilai bisa mendorong efisiensi biaya pembuatan kapal di dalam negeri. Sebanyak 70% komponen kapal saat ini masih diimpor. (bin/lin)