Prabowo Minta Anies-Sandi Perhatikan Kepentingan Pengusaha, Reklamasi Teluk Jakarta Sulit Terwujud

oleh
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan (kiri) berjabat tangan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) usai pelantikan Gubernur-Wagub DKI di Istana Negara, Senin (16/10) sore. Dalam kesempatan itu, Prabowo berpesan agar Anies tidak mengabaikan kepentingan pengusaha.
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan (kiri) berjabat tangan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) usai pelantikan Gubernur-Wagub DKI di Istana Negara, Senin (16/10) sore. Dalam kesempatan itu, Prabowo berpesan agar Anies tidak mengabaikan kepentingan pengusaha.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk membatalkan reklamasi teluk Jakarta agaknya sulit terwujud. Selain keterangan Anies yang ambigu soal reklamasi teluk Jakarta, pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku parpol pengusung kepada Anies-Sandi agar memperhatikan kepentingan cukong semakin menguatkan sinyal itu.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jangan hanya mementingkan kepentingan rakyat.

Prabowo berpesan, agar Anies-Sandi tidak hanya mementingkan rakyat, tapi juga kepentingan pengusaha.

“Tentunya mereka bertekad bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapi saya juga pesankan, mereka juga harus akomodatif, harus mementingkan semua sektor dan kepentingan para pengusaha,” ujar Prabowo di Kompleks Istana Presiden, sesaat sebelum pelantikan Anies-Sandi, Senin (16/10).

Prabowo mengatakan bahwa janji-janji selama masa kampanye merupakan hutang yang harus dilunasi. “Tentunya, janji adalah hutang,” ujar Prabowo.

Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Senin sore. Pelantikan didasarkan pada surat Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2017.

Usai pelantikan, Anies enggan menanggapi pertanyaan mengenai janji selama masa kampanye, di antaranya mengenai reklamasi Teluk Jakarta. “Kedengarannya deklamasi. Nanti, lihat janji aja,” kata Anies berkilah.

Ketua Umum Partai Gerindra yang menghadiri pelantikan Anies-Sandi mengatakan, kedua pemimpin baru jakarta tersebut seharusnya mengakomodir kepentingan semua sektor, termasuk dunia usaha.

“Memang janji adalah utang, tapi ada juga kepentingan pengusaha yang harus diperhitungkan dan diakomodasi,” kata Prabowo.

Saat Anies-Sandi dilantik, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menggelar demonstrasi mengingatkan janji kampanye penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta.

“Salah satu janji politiknya adalah menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Maka dari itu kami datang hanya mengingatkan terkait janji politik itu, jangan hanya sebatas euforia kemenangan,” kata salah satu aktivis KSTJ, Rosiful.

Anies-Sandi juga mendapat hadangan besar dari pemerintah pusat untuk membatalkan reklamasi Teluk Jakarta. Menjelang pelantikan Anies-Sandi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah mencabut moratorium (penghentian) proyek reklamasi di pulau C, D, dan G.  Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Para pengembang  kembali memiliki hak mengelola reklamasi. Pulau C dan D akan digarap oleh PT Kapuk Naga Indah, sementara Pulau G dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

Luhut menyatakan telah berdiskusi dengan Anies-Sandi terkait pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.  Ia telah menjelaskan hal-hal terkait pencabutan moratorium tersebut kepada Sandi.

Berdasarkan salinan dokumen, surat yang ditandatangani Luhut berbunyi, “Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.”

Dengan pemberitahuan tersebut, lanjut Luhut dalam surat tersebut, diharapkan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. “Agar pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dapat berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Luhut sesuai surat tersebut. (kad/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *