Presiden Ingatkan Bareskrim Soal SPDP Pimpinan KPK, Begini Reaksi Novanto

Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Setya Novanto saling berkomentar soal SPDP yang dikeluarkan Bareskrim Polri untuk dua pimpinan dan 24 penyidik KPK yang dilaporkan melakukan penyalajhgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen surat pencekalan.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan Bareskrim Polri agar tidak gegabah memproses laporan pengacara Setya Novanto terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang berserta 24 penyidik KPK. Jokowi meminta kepolisian agar menghentikan proses penyidikan jika tidak ditemukan bukti kuat tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang dari pimpinan dan penyidik lembaga antrirasuah.

“Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tak berdasarkan bukti dan fakta. Saya minta dihentikan kalau ada hal seperti itu,” kata Jokowi saat dimintai tanggapan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Kendati begitu, Jokowi tak akan mencampuri urusan hukum yang melibatkan Novanto maupun pejabat KPK. Jokowi mempersilahkan Bareskrim melanjutkan proses hukum kasus dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang di KPK apabila memang ditemukan bukti dan fakta hukum.

” Kalau ada (bukti) proses hukum, proses hukum,” kata Jokowi.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Wakil Ketua, Saut Situmorang. SPDP itu telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung. (Baca: Bareskrim Terbitkan SPDP untuk Dua Pimpinan KPK dari Laporan Pengacara Novanto).

Terkait penerbitan SPDP itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah memanggil dan menerima laporan dari penyidik Bareskrim.

Sementara Ketua DPR Setya Novanto menanggapi respons Presiden Jokowi terkait kasus yang menjerat dua pimpinan dan 24 penyidik KPK berdasar laporan dari pengacaranya.

“Jadi, beliau minta masalah hukum itu diserahkan kepada mekanisme hukum, gitu ya, kalau memang tidak terbukti ya,” ujar Novanto di Jalan Hang Lekiu I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Dua pimpinan KPK yang dilaporkan adalah Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dengan dugaan pemalsuan surat pencegahan Novanto ke luar negeri. Ada pun yang melaporkan dua pimpinan KPK itu ke Bareskrim Polri adalah anggota tim pengacara Novanto, Sandy Kurniawan.

Novanto yakin Polri akan profesional menyelidiki kasus surat palsu ini. Menurut Ketum Golkar itu, penyidikan yang dilakukan Polri saat ini sudah melalui mekanisme yang berlaku.

“Tapi semuanya kan kita tahu bahwa Polri melakukan secara profesional lah, kita beri. Kalau melakukan penyidikan kan berarti sudah melalui proses yang sangat panjang,” ucap Ketua Umum Partai Golkar yang baru saja ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP hari ini. (Baca: KPK Umumkan Novanto Kembali Jadi Tersangka Korupsi e-KTP). (dt/adi)