Presiden Jokowi Tetapkan Nama Hakim MK Pengganti Patrialis Akbar

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan telah memilih dan memutuskan satu nama yang disodorkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengganti posisi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi.

Presiden Jokowi kini tinggal meneken Keppres sebagai dasar untuk melakukan pelantikan.

“Presiden sudah memutuskan calon hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilapori oleh Pansel. Ada beberapa calon, kemudian dipilih satu. Setelah itu tentu prosesnya pelantikan,” kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP Jsaat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

(Baca: Dewan Etik Bersih-bersih MK Pasca Penangkapan Patrialis Akbar)

Johan juga mengaku belum mengetahui siapa yang ditunjuk oleh Jokowi menggantikan posisi Patrialis Akbar tersebut.

“Saya belum tahu Keppresnya sudah ditandatangani atau belum. Karena Keppresnya belum tahu, maka saya tidak bisa menyampaikan siapa yang dipilih,” kata Johan.

Johan menjelaskan, sebenarnya Presiden tidak perlu membentuk Pansel, sebab penunjukan hakim tersebut merupakan kewenangan dari Presiden. Untuk diketahui, posisi hakim di MK ada yang merupakan kewenangan atau perwakilan dari usulan pemerintah. Patrialis termasuk dalam kategori tersebut.

“Sebenarnya Presiden tidak perlu membentuk pansel karena itu perwakilan pemerintah, Pak Patrialis ini. Presiden bisa nunjuk. Tetapi Presiden untuk mendapatkan yang benar-benar punya integritas, kapabilitas, dan sebagainya, maka Presiden juga terbuka, kemudian menggunakan Pansel,” katanya.

“Sebenarnya tanpa Pansel bisa, tapi ini tradisi baru. Saya kira bagus dan itu sudah pasti dikomunikasikan juga misalnya ke KPK. Panselnya ya (yang melakukan komunikasi dengan lembaga itu-red), ke KPK, PPATK,” tambahnya.

Seperti diketahui, ada tiga nama yang diajukan oleh Tim Pansel Hakim MK, yakni Saldi Isra seorang pakar hukum, Bernard L. Tanya seorang dosen di Kupang, NTT, dan Wicipto Setiadi yang telah purnatugas dari Kementerian Hukum dan HAM.(dtc/ziz)