Sekolah Pelayaran Terlibat Pungli Kemenhub, Presiden Minta Oknum Ditindak Tegas

Presiden Joko Widodo ikut meninjau penggeledahan dan operasi tangkap tangan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap oknum pelaku pungli di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10).

Presiden Joko Widodo ikut meninjau penggeledahan dan operasi tangkap tangan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap oknum pelaku pungli di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Polisi telah meringkus enam oknum orang dalam operasi tangkap tangan di Kemenhub, Selasa (11/10). Dari pihak yang barang bukti yang diamankan, ternyata ada dokumen surat izin yang dikeluarkan Sekolah Pelayaran untuk 35 siswa.

“Pas OTT tadi, ada yang tertangkap sedang mengurus izin. Sebenarnya tinggal mengambil surat izin pelayaran untuk 35 siswa ini,” kata Awi di Jakarta, Selasa sore (11/10).

Surat izin pelayaran merupakan dokumen yang biasa digunakan oleh para pelaut untuk melakukan pelayaran ke berbagai kota dan negara.

“Fungsinya mirip sama SIM (surat izin mengemudi). Mereka, siswa, butuh cepat. Mungkin sekolahnya yang mengurus. Nanti akan terus dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono saat dihubungi, Selasa (11/10) petang.

Dalam operasi tangkap tangan ini, enam orang tersangka ditangkap oleh satuan petugas gabungan Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri. Para tersangka berinisial AR, AD, D, T, D, dan NM merupakan anggota staf Kementerian Perhubungan Golongan II D.

Selain dokumen dari Sekolah Pelayaran, sejumlah barang bukti lain yang disita berupa uang tunai Rp 34 juta dan Rp 61 juta di tempat terpisah, sejumlah buku kapal, surat izin pelayaran, dan tabungan senilai total Rp 1 miliar.

“Kami temukan ini di bagian transaksi pengurusan surat izin Perhubungan Laut. Akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk untuk yang sekolah itu,” kata Awi.

Enam pegawai Kemenhub ditangkap terkait dugaan pungutan liar (pungli) perijinan perkapalan. “Enam pelaku akan kami periksa. Beberapa petugas dari dirjen perhubungan laut, kemudian satu orang dari calonya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan usai melakukan penggeledahan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Iriawan mengatakan oknum yang ditangkap merupakan pegawai biasa dan salah satunya merupakan calo dari perusahaan pendukung dokumen-dokumen laut. Irjen Iriawan juga menjelaskan uang hasil pungli tersebut ditemukan di lantai enam dan kemudian lanjut naik ke atas lantai 12. Uang yang ditemukan total dalam penampungan sebanyak Rp 60 juta dan dalam rekening penampungan sebanyak Rp 1,2 miliar.

“Nanti akan kami dalami, karena di Kemenhub di Direktorat Jenderal Kelautan ada sebanyak 152 perizinan. Ada buku pas, buku ganti warna dan ganti panjang kapal, itu semua terkait administrasi perkapalan,” kata Kapolda Metro.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan dan kepolisian agar menindak tegas siapa saja oknum pegawai yang terlibat pemungutan liar terkait perijinan.

“Tangkap dan pecat. Harus diberikan hukuman pidana juga biar jera,” kata Jokowi di kantor Kemhub Jakarta, Selasa (11/10). Presiden mengingatkan seluruh lembaga dan instansi untuk menghentikan pungli terkait pelayanan kepada masyarakat.

Presiden Jokowi didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau lokasi penangkapan pelaku pungutan liar atau pungli terkait administrasi di laut oleh oknum dari Kemenhub.

“Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) baru dibicarakan, rapat baru saja selesai dan kami langsung dapat laporan dari Kapolri di Kementerian Perhubungan telah ditangkap banyak pungli untuk pengurusan buku laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda ada yang ratusan ribu serta ada yang jutaan,” kata Jokowi di Kemenhub.

Ia menjelaskan hanya ingin meninjau langsung dan memastikan proses penggeledahan terhadap dugaan praktik pungutan liar. Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh instansi dan lembaga menghentikan praktik pungli.(ant/gbi)