Pro-kontra Perppu Pembubaran Ormas

No comment 417 views

Ilustrasi aksi penolakan RUU Ormas yang kini berubah menjadi penolakan pada penerbitan Perppu pembubaran Ormas.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Jagad politik Indonesia kembali memanas dengan munculnya pro-kontra terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas). Pihak pemerintah mengkalaim penerbitan Perppu untuk menertibkan Ormas agar sesuai dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Sementara pihak yang kontra menilai jika penerbitan Perppu sebagai cara instan pemerintah dalam memberangus “suara lain” masyarakat yang bisa mengebiri kehidupan demokrasi.

Suara pro Perppu pembubaran Ormas diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Menurutnya, penerbitan Perppu menyangkut masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Baca Juga: DPR Suarakan Penolakan Perppu Pembubaran Ormas)

“Saya tidak boleh mendahului, karena pak Menko Polhukam (Wiranto) akan rilis nanti. Tapi ini masalahnya, masalah kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Tjahjo mengatakan, setiap organisasi masyarakat (ormas) diperbolehkan hidup di negara Indonesia. Namun harus menaati peraturan untuk negara.

“Setiap organisasi masyarakat boleh hidup di Indonesia. Tapi harus taat kepada Undang-undang negara,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa banyak ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini tentu harus memenuhi 4 unsur seperti taat kepada UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pak Menko yang mengumumkan pembubaran. Ada ormas yang terdaftar di Mendagri, ada yang tidak. Tapi yang dulu terdaftar ada juga sekarang sudah kita coret,” jelas Tjahjo.

“Bagi ormas yang bermasyarakat intinya harus taat kepada Undang-undang, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, serta NKRI harga mati,” sambungnya.

Sedangkan saat ditanya seperti apa kriteria ormas yang bermanfaat, Tjahjo hanya menjawab contohnya adalah PWI. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) ialah salah satu organisasi wartawan yang berada di Indonesia.

“Ormas yang bermanfaat contohnya ormas PWI, itu memberikan manfaat pendidikan politik, pemahaman informasi yang baik kepada masyarakat. Itu ormas yang bermanfaat, kalau yang tidak bermanfaat anda cari sendiri,” tutupnya.

Suara senada disampaikan Menkum HAM, Yasonna H Laoly. Menurutnya, Perppu tersebut tak hanya menyasar satu Ormas saja.

“Ndak lah, masa hanya satu (ormas HTI) saja,” kata Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Yasonna enggan menjelaskan detail isi Perppu tersebut. Menurutnya, detail Perppu dapat ditanyakan ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

“Nanti diumunkan pak Menko, pak Menko juru bicaranya,” sebut Yasonna.

Sementara suara kontra muncul dari para pengamat dan pakar hukum tata negara. Selain Yusril Ihza Mahendra, penentangan penerbitan Perppu juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin.

“Ini tidak bagus, preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” kata Irman, Rabu (12/7/2017).

Menurut Irman, pembubaran Ormas sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalamnya, disebutkan perihal teguran atau peringatan yang dilayangkan pemerintah sedianya dilakukan hingga tiga kali. Kemudian, ada tahap penghentian bantuan dana, pembekuan organisasi, hingga akhirnya dilanjutkan ke ranah pengadilan.

Irman menduga, pemerintah menerbitkan perppu lantaran kesulitan melewati tahapan mekanisme pembubaran.

“Karena tahapannya sulit dilalui, maka kemudian Pemerintah berpikir jalan pintas mengeluarkan Perppu. Ini tidak bagus untuk demokrasi kita, karena aturannya sudah jelas,” kata Irman.

Menurut Irman, penerbitan Perppu bisa mengancam seluruh ormas yang ada. Meskipun maksud dari penerbitan Perppu untuk membubarkan satu atau beberapa ormas saja. Sebab, Perppu akan berlaku secara umum.

“Jika pemerintah tidak menyukai sesuatu, dan pemerintah tidak mau tunduk pada UU, lalu bikin perppu. Baik ormas yang mengkritik maupun tidak mengkritik akan terancam,” kata Irman.

Menurut Irman, untuk membubarkan ormas sebaiknya pemerintah menaati UU.

“Itulah prinsip pembatasan kekuasan konstitusionalisme. Itulah namanya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan Indonesia adalah negara hukum,” kata Irman.(dtc/kcm/ziz)