Program Dana Desa Diadopsi PBB untuk Diterapkan di Negara Berkembang

Ilustrasi dana desa.

GLOBALINDO.CO, KUPANG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengklaim program dana desa bakal diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk diterapkan di negara-negara berkembang.

Klaim itu disampaikan Eko Putro Sandjojo saat talkshow memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan HUT ke-500 Reformasi Gereja yang digelar di Gereja GMIT Eden Kisbaki, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, tadi malam.

Dalam talkshow yang dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, anggota DPR RI Syahrulan Pua Sawa, anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto, Wakil Gubernur NTT Benny Litolneni dan ratusan warga Kota Kupang itu, Eko menyebut, pengelolaan dana desa di Indonesia telah dianggap berhasil.

(Baca Juga: Gelapkan Dana Desa Rp 1,3 M, Pejabat Sampang Ditangkap Saber Pungli Polda Jatim)

Eko mengaku, ada 12 negara di Asia Pasifik yang telah mengusulkan ke PBB untuk melihat keberhasilan pengelolaan dana desa di Indonesia. 12 negara itu bahkan meminta PBB agar membuat dana desa menjadi mandatory (wajib) untuk diterapkan di negara-negara berkembang.

“Saya diundang oleh sebuah lembaga internasional ke Jerman pada Bulan November 2017 untuk berbicara dan menjelaskan bagaimana Indonesia melaksanakan dana desa,” kata Eko.

Meski begitu, Eko juga mengaku jika masih terdapat persoalan dalam pengelolaan dana desa saat ini.

“Dalam tiga tahun ini penyerapan dana desa semakin baik yakni berkisar di angka 97 persen, bahkan di beberapa kabupaten mencapai 99 persen. Kita berharap dukungan semua pihak termasuk gereja sehingga program ini bisa berjalan maksimal,” katanya.(kcm/ziz)

Tags: