Protes Perppu Ormas, SBY Mendadak Temui Jokowi di Istana

oleh
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang berkunjung mendadak sedang berbincang di beranda Istana Negara, Jumat (27/10) sore.
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang berkunjung mendadak sedang berbincang di beranda Istana Negara, Jumat (27/10) sore.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA- Presiden Joko Widodo tak mau mengungkap isi pertemuan dadakan dengan Ketua Umum Partai Demorkat, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jumat (27/10) sore. Kuat dugaan pertemuan itu membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang sebelumnya ramai diperdebatkan hingga SBY mengancam akan mengeluarkan petisi untuk mendesak Presiden Jokowi merevisi Perppu.

SBY tiba di Istana sekitar pukul 14.00 dengan mengenakan batik lengan panjang cokelat. Ia tampak datang sendiri, tidak ditemani anaknya ataupun politisi Partai Demokrat. Keduanya berbincang santai, namun tidak terdengar apa yang dibicarakan. Satu jam kemudian, SBY meninggalkan istana tanpa memberi keterangan kepada media.

Kondisi ini berbeda dibanding saat SBY menemui Jokowi di Istana, Maret lalu. Saat itu, usai pertemuan, Jokowi dan SBY memberikan keterangan bersama-sama kepada media.

SBY kala itu memastikan tidak ada lagi miskomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Sebab, ia mengaku sudah menjelaskan berbagai hal yang selama ini menjadi sumber miskomunikasi antara dirinya dengan Jokowi.

Usai pertemuan, Jokowi saat ditanya hasil pertemuan dengan SBY malah melempar jawaban ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Bukannya sama Pak Mensesneg sudah tadi?” tanya Jokowi kepada Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin.

Bey pun memberitahukan ke Jokowi bahwa Pratikno belum memberikan penjelasan kepada media. Jokowi pun terdiam sesaat. Ia kemudian diberi saran oleh Bey agar tidak berkomentar menyerahkan kepada Mensesneg.

“Pak Mensesneg saja lah. Tidak siap,” kata Jokowi kepada wartawan sambil tersenyum. sembari  bergegas kembali masuk ke Istana Merdeka untuk melanjutkan aktivitasnya.

Sebelumnya, Ketum Partai Demorkat, Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di Amerika Serikat repot-repot mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengkritik langsung penerbitan Perppu Ormas. SBY bakal mengeluarkan petisi bila pemerintah tak segera merevisi UU Ormas. Menurut SBY, pemerintah bisa disebut ingkar janji bila tak merevisi UU Ormas.

“Menurut Undang-Undang Dasar, kalau pemimpin melakukan perbuatan tercela, sanksinya berat sekali,” tuturnya.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memang menerima Perppu Ormas namun dengan syarat beberapa poin harus direvisi.  (Baca: Paripurna Perppu Ormas, 3 Fraksi Menolak, 4 Fraksi Menerima, 3 Fraksi Memberi Catatan).

Dalam revisinya nanti, Demokrat meminta pemerintah mengubah tiga substansi yang dianggap penting. Ketiganya adalah adanya proses pengadilan, tindakan terhadap ormas-ormas yang diduga melanggar, dan pemidanaan terhadap anggota ormas yang telah dibubarkan.

“Partai Demokrat menegaskan Perpu Ormas harus direvisi terbatas untuk penyempurnaan UU Ormas,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto dalam keterangan tertulis, Jumat. (bun/bmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *