Proyek Reklamasi Pulau G Dibatalkan, Ahok Mengadu ke Jokowi

oleh
Selain berkirim surat sendiri, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) juga meminta Menko Kemaritiman, Rizal Ramli (kiri) agar juga membantu mempertanyakan soal keputusan Komite Bersama Reklamasi membatalkan proyek reklamasi Pulau G ke Presiden Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) mengadu ke Presiden Joko Widodo melalu surat terkait keputusan Komite Bersama Reklamasi yang membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) mengadu ke Presiden Joko Widodo melalu surat terkait keputusan Komite Bersama Reklamasi yang membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengadu ke Presiden Joko Widodo setelah Komite Bersama Reklamasi menghentikan proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta.

Ahok mempertanyakan keputusan rapat Komite Bersama Rekamasi kepada Presiden Jokowi melalui sepucuk surat. Menurut Ahok, keputusan tersebut bertolak belakang dengan isi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995, sehingga tidak bisa dibatalkan.

“Kami kirim surat ke Istana Presiden, karena semua (sudah sesuai dengan) keppres. Nah, saya tidak mungkin membatalkan reklamasi,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (13/7).

Ahok memutuskan mengirim surat ke Istana Presiden melalui Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa. Surat dari Ahok sudah dikirim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Istana Presiden tepat sehari setelah keputusan pembatalan secara permanen diumumkan pada 30 Juni lalu.

Isinya menjelaskan duduk perkara reklamasi pulau itu kepada Presiden Joko Widodo. Namun, pihak Istana kemarin mengaku belum menerima surat tersebut.

Ahok menyatakan, pihaknya tidak bisa begitu saja mengikuti keputusan Komite Gabungan Reklamasi dengan hanya mengacu pada pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli beberapa waktu lalu. Ahok berujar, jika pihaknya langsung saja menjalankan keputusan tersebut, itu sama saja dengan melawan Keppres.

“Kalau saya hanya membatalkan dari seorang menteri, berarti saya melawan keppres dong?” ucap Ahok.

Selain itu, Ahok juga meminta Menteri Rizal turut berkirim surat ke Istana Presiden terkait dengan keputusan Komite Gabungan Reklamasi tersebut. “Makanya saya bilang, seharusnya menteri kirim surat ke presiden. Mereka minta membatalkan (reklamasi), kan? Kalau sudah membatalkan, biasanya mesti rapat,” tutur Ahok.

Komite Bersama bersepakat bahwa reklamasi Pulau G harus dihentikan. Keputusan itu diambil berdasarkan rekomendasi semua tim, yakni Tim Teknis dan Tim Lingkungan.

Reklamasi Pulau G dibatalkan karena dianggap masuk pelanggaran berat. Proyek Pulau G dinilai melanggar karena di dekat lokasi terdapat kabel listrik milik PT PLN (Persero). (bin/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *