PSI Protes Larangan Iklan di TV Sebelum Kampanye

oleh
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Larangan partai politik beriklan di media massa sebelum masa kampanye pada 23 September mendatang menuai protes dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bagi PSI, larangan beriklan itu bertolak belakang dengan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengedepankan asas kesetaraan.

“Kalau pertimbangannya untuk kesetaraan ini tidak setara, karena ada partai yang sudah terkenal dan ada partai yang baru bayi,” tutur Ketua Umum PSI Grace Nataliedi Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (22/2).

Meskipun, ia mengakui peraturan tersebut memang belum resmi diterapkan karena Peraturan KPU (PKPU) belum diterbitkan. Sejauh ini, usulan itu memang masih dikaji oleh Komisi II DPR.

Grace meminta KPU untuk mempertimbangkan ulang larangan partai politik beriklan di media massa sebelum masa kampanye. Ia menganggap peraturan semacam itu justru lebih menguntungkan partai lama dari pada partai baru yang butuh ruang untuk memperkenalkan diri.

“Ini jadi tidak setara dan kami tengah berusaha agar orang itu tahu apa yang sedang kami perjuangkan,” kata Grace. Mantan penyiar berita televisi ini mengatakan, peraturan yang diterapkan KPU pada Pemilu sebelumnya jauh lebih baik.

Peraturan yang lama mengizinkan partai politik memasang iklan untuk memperkenalkan diri sebelum masa kampanye, asalkan tidak menyinggung visi dan misi. Partai politik juga boleh memasang iklan tanpa ada kalimat yang mendorong masyarakat untuk memilih.

“Tapi untuk memperkenalkan diri masa tidak boleh? Padahal kalau mau dipilih kan dikenal dulu,” ucap Grace.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya bakal melarang partai politik peserta pemilu untuk memasang iklan di media cetak, elektronik, mau pun media online. Partai politik hanya boleh beriklan saat masa kampanye dimulai, yakni pada 23 September hingga 13 April 2019 mendatang.

“Apa pun aktivitas yang dilakukan, kalau hal itu masuk dalam kegiatan kampanye maka dia hanya boleh dilaksanakan pada masa kampanye saja,” ucap Wahyu di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (20/2).

Dalam menerapkan peraturan tersebut, KPU bersinergi dengan Bawaslu dan Dewan Pers. Wahyu juga mengatakan ada sanksi yang akan diberikan kepada partai politik yang masih bandel terhadap peraturan tersebut.

“Sanksi kan sudah diatur di undang-undang, tinggal kita mengidentifikasi saja, apakah aktifitas itu masuk dalam kategori kampanye atau tidak,” kata Wahyu. (cni/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *