Puan-Pramono Dicakot Setya Novanto, PDIP Tuding SBY dan Demokrat

oleh
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Puan Maharani dan Pramono Anung dicakot Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. PDIP pun langsung pasang badan. Bahkan, PDIP menuding SBY dan Partai Demokrat sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam sengkarut e-KTP.

“Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun,” tegas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Kamis (22/3/2018).

Hasto mengatakan, PDIP pada posisi menyampaikan konsep e-KTP yang berbeda dari apa yang dilakukan pemerintah. PDIP tak setuju dengan konsep proyek e-KTP yang saat ini digunakan dan berujung kasus.

(Baca Juga: Sidang Korupsi e-KTP, Setya Novanto Cakot Puan Maharani dan Pramono Anung)

“Yang kami usulkan, e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kartu Single Identity Number,” ulas Hasto.

PDIP menuding pemerintah yang berkuasa saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab di kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan Partai Demokrat saat proyek e-KTP bergulir.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” ucapnya.

Hasto menilai ada upaya menyeret PDIP dalam kasus e-KTP. Ia memastikan apa yang disampaikan Novanto soal keterlibatan Puan dan Pramono tidak benar.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” ujar Hasto.

Hasto menganggap ada kecenderungan Novanto menyebut nama sebanyak mungkin untuk menjadi justice collabolator. Hal itu dinilai Hasto untuk meringankan dakwaan.

“Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status (justice collabolator) tersebut demi meringankan dakwaan,” pungkasnya.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *