Pungli Dwelling Time, Bekas Dirut PT Pelindo II Divonis Bebas

Mantan Dirut Pelindo III Djarwo Suryanto  dan  istrinya, Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik yang menjadi terdakwa kasus pungli Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya divonis bebas, Senin (4/12).

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Majelis hakim yang diketuai Maxi Sigerlaki di Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) waktu tunggu peti kemas (dwelling time) Pelabuhan Tanjung Perak, Djarwo Suryanto  dan  istrinya, Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik. Hakim berdalih tidak menemukan unsur pidana pemerasan yang melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU),

Hakim juga tidak menemukan peranan terdakwa Djarwo sebagaimana dalam dakwaan jaksa. Terdakwa yang jugamantan Dirut PT Pelindo III dianggap bukan sebagai pengambil keputusan saat terdakwa Firdiat Firman (berkas terpisah) mengajukan kerjasama sewa lahan di blok B, PT TPS untuk kepentingan bongkar muat  PT Akara Multi Karya (AKM).

“Terdakwa Djarwo hanyalah pemberi pendapat dan saat itu menyarankan agar Firdiat Firman untuk menghubungi PT TPS yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo III. Sehingga pemberi saran bukanlah pengambil keputusan,” jelas hakim Maxi saat membacakan amar putusannya setebal 205 halaman di ruang sidang cakra, PN Surabaya, Senin (4/12).

Dalam amar putusan hakim, Terdakwa Djarwo juga dianggap seserorang yang tidak dapat dipersalahkan pada kasus ini, karena terdakwa tidak ikut saat pembuatan perjanjian dan penetuan tarif harga bongkar muat antara Firdiat Firman dan Augusto Hutapea, Direktur PT AKM serta tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak yang membuat keputusan.

“Sehingga terdakwa Djarwo Suryanto haruslah dibebaskan dari dakwaan jaksa,”kata Hakim Maxi.

Sementara, istri Djarwo, Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik juga dibebaskan dari dakwaan tindak pidana  pencucian uang, sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 3 UU No 8 Tahun 2010. Padahal fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Mieke pernah menggunakan ATM yang  diberikan oleh Firdiat Firman untuk kepentingan pribadi.

Namun Hakim Maxi Sigerlaki menyatakan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana atau onslagh.

“Oleh karenanya, terdakwa Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dilepaskan dari dakwaan jaksa,”terang Hakim Maxi Sigerlaki sembari mengetukkan palunya sebagai tanda berhakirnya pembacaan putusan kasus ini.

Atas putusan tersebut, Jaksa Didik Yudha dari Kejari Tanjung Perak, langsung menyatakan sikap upaya hukum. “Kami kasasi majelis hakim,”ujar Jaksa Didik Yudha.

Sementara kedua terdakwa melalui tim penasehat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Djarwo Suryanto mengaku lega dengan putusan bebasnya.

Penasehat hukum kedua terdakwa, Sudiman Sidabuke masih belum puas dengan putusan majelis hakim yang sudah membebaskan kliennya.

“Semestinya kalau dakwaan pertama dibebaskan, maka dakwaan ke dua juga ikut dibebaskan, Ini yang membuat kami bingung dengan pertimbangan majelis hakim,”kata Sudiman saat dikonfirmasi usai persidangan.

Atas putusan itu, Sudiman belum mengetahui tindakan lanjutan klienya, apakah akan mengajukan kasasi atau tidak. “Karena secara hukum, bahasa onslagh itu tidak baik, karena dinyatakan terbukti tapi bukan pidana, untuk itu kami akan tanyakan dulu ke klien apakah putusan itu akan dikasasi atau tidak,”sambungnya.

Seperti diketahui, Kasus pungli Dwelling Time di tubuh Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016 lalu. Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Jaya yang merupakan rekanan PT Pelindo III itu ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.

Usai ditangkap dan saat diperiksa, Augusto mencakot beberapa pejabat Pelindo III. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III. Tak berhenti disitu, kasus ini akhirnya ternyata juga menjerat Djarwo Surjanto, Direktur Utama Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda.

Sebelumnya, Djarwo dituntut Kejari Tanjung Perak dengan hukuman 3 Tahun Penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Mieke Yolanda dituntut 1 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Perbuatan Djarwo dan Mieke Yolanda dianggap tidak mendukung progam pemerintah dalam percepatan dweling time.

Tuntutan Djarwo lebih tinggi dari tuntutan para terdakwa lainnya, yakni Firdiat Firman (Manager Logistik PT Pelindo III) dan Augusto Hutapea (Dirut PT Akara Multi Karya) yang dituntut 2 tahun penjara. (ady)