Rancang Kasasi Kasus La Nyalla, Kejati Koordinasi dengan KPK

by
La Nyalla Matalitti, mantan Ketua Kadin Jatim yang divonis bebas dari segala dakwaan korupsi dana hibah Pempor Jatim.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merancang langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti. Kejati berharap sokongan dan supervisi dari KPK bisa menjadi amunisi tambahan dalam menyusun memori  kasasi atas vonis bebas La Nyalla Mattalitti terkait kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tahun 2011-2014.

Kejaksaan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasar memori kasasi yang disusun bersama KPK tersebut. “Kalau kami sudah koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung, kami berharap memori kasasi La Nyalla dipertimbangkan hakim agung untuk memutus perkara ini seadil-adilnya,” kata Rudi Prabowo Aji Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/1).

Dalam rapat bersama KPK, kata Rudi, pihak Kejati Jatim hanya membahas alasan mengajukan kasasi. “Kami tidak sampai membahas adanya celah dalam dakwaan sehingga hakim memutus bebas La Nyalla,” ujar Rudi.

Pihaknya berharap, setelah dari KPK, akan meneruskan mengenai niatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan berharap mendapatkan keadilan. “Kami berharap kasasi ini dipertimbangkan, dan hakim agung memutuskan perkara seadil-adilnya,” kata Rudi.

Seperti diketahui, Selasa 27 Desember 2016, La Nyalla Mattalitti divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, Sumpeno Ketua Majelis Hakim menyatakan, La Nyalla tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, seperti dalam dakwaan primer dan subsider.

Padahal, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jatim menilai, La Nyalla terbukti melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara.

Ketua Kadin Jawa Timur itu lalu dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut mantan Ketua Umum PSSI itu membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar, subsider penjara 3 tahun 6 bulan. (sus/gbi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *