Ratusan Sopir Taksi Online Demo Kemnhub Protes Aturan Baru

oleh
Para sopir taksi online saat demo di Kemenhub.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ratusan sopir taksi online menggelar aksi demonstrasi di kantor Kemenhub, Rabu (25/10/2017). Mereka memrotes aturan baru Kemenhub terkait angkutan online.

Dalam aksi demonstrasi ini, para sopir taksi online menolak beberapa poin pada revisi Permenhub Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online yang akan dibentuk menjadi PM baru.

Para sopir taksi online ini berdatangan ke kantor Kemenhub sejak pukul 10.30 dengan mobil yang biasa dipakai untuk armada taksi online. Satu mobil yang mengangkut 3-4 orang pendemo ini diparkirkan di Lapangan IRTI, Monas. Mereka kemudian berkumpul di salah satu sudut taman di Monas.

(Baca Juga: Ribuan Sopir Taksi Online Demo Istana Negara)

Sementara satu mobil komando dengan 5 pengeras suara sudah bersiap di lokasi. Meski tak seragam, para pengemudi taksi online ini rata-rata berpakai kemeja putih dengan pita merah diikatkan di lengan.

Koordinator Lapangan Demo sekaligus Kepala Bidang Humas Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski), Julian mengatakan, aksi ini diikuti sekitar 700 pengemudi yang berasal dari Jabodetabek. Sebagian lagi sengaja datang dari wilayah Banten dan Jawa Barat.

“Ada beberapa tuntutan mendasar dari aksi damai ini. Pertama soal SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), kedua masalah pemberian stiker yang awalnya disepakati diamternya 6 sentimeter sekarang malah jadi 15 sentimeter. Kemudian disuruh pasang logo Kemenhub di pintu belakang kami juga menolak,” kata Julian.

Tuntutan penolakan aturan baru lainnya, lanjut dia, yakni kewajiban kendaraan taksi online menggunakan pelat nomor polisi khusus.

“Kita menolak setiap angkutan khusus sewa diberikan pelat kode nomor polisi yang alasanya sebagai tanda pengenal. Jam 12.00 kita akan aksi damai di depan Kemenhub,” imbuh Julian.

Sebagai informasi, dalam revisi Permenhub Nomor 26 tahun 2017, sedikitnya ada 9 poin yang ditekankan dalam aturan tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota/perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), SRUT, dan peran aplikator.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *