Rawan Bencana, Pansus BPBD Tolak Usulan Pemkot Surabaya

oleh
Petugas dari PMK saat memadamkan kebakaran di Tunjungan Plaza beberapa hari lalu. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang diwaspadai Pansus BPBD.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Surabaya, menggabungkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bakesbangpol dan Linmas dipastikan kandas. Kepastian itu disampaikan oleh ketua Pansus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Surabaya, BF Sutadi.

Menurut Sutadi, alasan efisiensi yang disampaikan Pemkot Surabaya tidak bisa mempengaruhi rapat pembahasan Pansus DPRD Surabaya. Karena hasil berbagai konsultasi yang sudah dilakukan, Pansus mendapatkan referensi jika wilayah Kota Surabaya masuk kategori rawan bencana.

“Kita punya dasar yang kuat kalau Surabaya masuk kategori berisiko bencana,” ujar Sutadi saat ditemui usai sidang rapat paripurna, Jumat (13/4/2018).

Sutadi menyebutkan, berdasarkan data yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Surabaya masuk peringkat ke 94 darah Indonesia yang rawan terkena bencana. Dengan indeks resiko bencana 167.

“Data tersebut sudah kita uji dengan pakar dari ITS,” sebutnya.

Ada dua temuan penting yang disampaikan pakar dari ITS. Dimana wilayah Kota Surabaya ternyata dilalui oleh dua sesar (patahan), yakni sesar kendeng dan kali Surabaya dengan kedalaman bencana 10 Km dan potensi bencana 6,2 SR.

“Gunung Kidul, Yogyakarta, hanya dengan 5 SR ternyata dampaknya sangat fatal yakni rata dengan tanah, dan ini karena tidak ada goodwill dari pemerintah setempat, tentang kesiapan dan pemahaman soal bencana,” tuturnya.

Bicara soal wilayah Kota Surabaya, ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini menyampaikan jika ada enam (6) potensi bencana selain gempa. Diantaranya puting beliung dan lumpur.

“Untuk lumpur yang terdangkal saja 30 meter. Artinya dalam kedalam 30 meter lebih baru bisa mendapatkan tanah keras. Sementara yang paling dalam di wilayah kalianak yang mencapai 100 meter,” ungkap Sutadi.

Selanjutnya, ada bencana kebakaran. Menurutnya, meski mayoritas kebakaran di kota pahlawan disebabkan konsleting listrik tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebakaran yang lebih besar. Terlebih di Surabaya sekarang sudah memakai pipa gas.

“Contohnya sudah ada di Filipina. Kasus kebakaran yang disebabkan oleh pipa gas menyebabkan 1000 orang meninggal,” ceritanya.

Ancaman bencana di kota pahlawan juga berasal dari industri. Terutama industri kimia seperti yang ada di Kabupaten Gresik. Tidak bisa dibayangkan jika sewaktu-waktu di Gresik terjadi kecelakaan.

“Yang perlu diingat, BPBD itu dimunculkan tidak dalam rangka menangani saat terjadi bencana, tetapi yang penting mitigasinya,” tegasnya.

Sutadi menerangkan, jika awalnya Pemkot Surabaya mempunyai usulan penggabungan tiga OPD yakni Bakesbangpol, Linmas dan BPBD. Maka lembaga BPPD ini menjadi lembaga eselon tiga atau empat, karena setingkat bidang. Maka jika terjadi bencana, BPBD hanya bisa mengandalkan koordinasi, seperti PMK dan kesehatan.

“Sekarang memang belum terjadi apa-apa. Semoga saja tidak terjadi. Tapi kesiapan itu tetap perlu dan penting. Makanya pansus tidak mau ada penggabungan,” pungkas Sutadi. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *