Rebutan Kuasa di Pilkada DKI Jakarta, Internal PPP Pecah

ilustrasi-ppp-pecahGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Perebutan kekuasaan dalam ajang Pilkada DKI Jakarta kembali memecah-belah internal partai politik (Parpol). Kali ini, internal PPP pecah terkait dukungan.

PPP kubu Ketua Umum Romahurmuziy (Romi) mengusung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, sedangkan kubu Djan Faridz mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Bahkan, Djan menggugat SK Menkum-HAM yang melandasi keabsahan kubu Romi.

“Dia terus ganggu organisasi yang sudah solid ini. Saya sarankan dia belajar dulu agama baik-baik sebelum berkeinginan menjadi Ketua Umum PPP. Kalau sudah bisa membaca Alquran dengan fasih, baru bicara niat untuk mengabdi ke PPP,” kritik Romi, Selasa (11/10/2016).

Romi mengungkap sikap Djan yang dinilainya ambisius ingin menjadi Ketua Umum. Padahal, Djan dianggap bukan orang PPP.

“Saudara Djan Faridz ini kerjanya bikin gaduh organisasi orang. Jelas-jelas dia bukan orang PPP, sekali masuk langsung maksa jadi Ketua Umum,” kata Romi.

Romi bercerita, Djan pernah meminta dukungan darinya untuk menjadi Ketum. Permintaan dukungan itu disampaikan Djan saat PPP sedang menghadapi persiapan Pileg 2014.

“Saking nafsunya jadi Ketua Umum PPP, tahun 2013 dia pernah datang ke rumah saya pagi-pagi. Dia minta dukungan untuk maju jadi Ketua Umum PPP. Saya jawab, lebih baik kita bersiap menghadapi Pileg 2014 dulu, toh Muktamar PPP masih lama,” tutur Romi.

Kini Romi merasa sikap Djan sudah mengganggu partai. Konteks terbaru adalah soal Pilgub DKI 2017 ini.

“Sekarang, terbawa ambisi yang tidak pada tempatnya,” kata Romi.

Soal gugatan PPP kubu Djan ke PTUN terhadap SK Menkumham, Romi menilai gugatan Djan itu adalah gugatan lama. “Gugatan itu didaftarkan sejak April 2016, tak ada hubungannya dengan Pilkada DKI,” kata Romi.

Soal kekutatan Putusan MA Nomor 601 yang dijadikan landasan hukum kubu Djan, Romi memandang putusan MA itu adalah satu dari ribuan putusan MA yang tak dilaksanakan. Soalnya, sifat putusan itu tidak memuat perintah.

“Amarnya deklaratori (pernyataan) bukan condemnatoir (perintah kepada para pihak),” kata Romi.

Dalam putusan MA itu, pemerintah selaku yang menerbitkan SK Menkum HAM untuk PPP Romi juga bukan pihak tergugat. Maka Djan melanjutkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Djan juga kalah dalam gugatan di PN Jakpus itu.

Romi mengetahui, Djan juga mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkum HAM supaya disahkan. “Namun dia tak bisa memenuhi syarat-syarat sesuai Permenkum HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Parpol,” kata Romi.

Bahkan Djan dinilainya mengubah akta kepengurusan, sehingga akta yang disahkan di amar putusan MA dan yang diajukan ke Kemenkum HAM terdapat perbedaan. Semakin sulitlah pengesahan kepengurusan itu.

“Walhasil ada kebutuan di kepengurusan DPP PPP. Itulah mengapa atas kesepakatan para pihak yang secara resmi bertikai (yang menggugat waktu itu semuanya Surya Dharma Ali Ketua Umum terdahulu, bukan Djan) maka diadakan Muktamar Islah,” tandas Romi.(dtc/ziz)