Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hapus Jabatan Eselon III-IV

ilustrasi pnsGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) menggelar rapat di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2016). Dalam rapat ini dicetuskan rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di jajaran pegawai negeri sipil (PNS).

Penghapusan jabatan eselon III-IV ini ditarget tuntas dalam 10 tahun ke depan.

“Karena itulah maka merampingkan organisasi itu suatu kebutuhan, katakanlah kita bikin program 10 tahun nanti 10 tahun itu pada ujungnya nanti eselon 3 dan 4 akan hilang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penghapusan eselon III-IV dilakukan sebagai konsekuensi reformasi birokrasi yang ujungnya membuat perampingan di semua instansi. Dengan perampingan juga kinerja akan lebih efektif dan berimbas pada naiknya kesejahteraan PNS.

Jusuf Kalla mengatakan, reformasi birokrasi artinya membentuk birokrasi agar menjadi efektif dan memiliki kualitas. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengubah prosedur pemerintahan di daerah.

“Jangan birokrasi itu terkotak-kotak, daerah-daerah, dan sebagainya. Siapa saja di birokrasi itu bisa bertugas di mana pun di Indonesia ini. Karena itu kita ubah supaya itu untuk tingkat tertentu seperti dulu,” jelasnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan juga akan diterapkan khususnya pada e-government dengan meningkatkan kualitas pegawai.

Target awalnya pada 8 tahun ke depan pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi dengan menunggu PNS yang berjumlah ratusan ribu orang di eselon 4 yang akan pensiun.

“Maka itu pada saat mereka keluar pensiun atau apa maka yang masukannya tidak terlalu banyak, tapi butuh persiapan teknologi, butuh persiapan pelatihan, butuh waktu. mungkin 5 tahun kelar tapi perlu penyesuaian,” kata Jusuf Kalla.

Reformasi briokrasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari pembekalan pegawai untuk pelatihan dan sertifikasi, perbaikan sistem penggajian.

“Sehingga jangan lagi seperti sekarang, ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD. makanya pembangunan tidak bisa jalan,” ujarnya.(dtc/ziz)