Diduga Reporternya Dilarang Meliput, Ini Tanggapan Direktur JTV

oleh


GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Acara Kirap Satu Negeri GP Ansor di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Senin (8/10) diwarnai kejadian kurang menyenangkan. Kejadian tersebut terkait dugaan larangan peliputan kepada reporter JTV, Dewi Imroatin.

Dugaan larangan peliputan yang dialami Dewi bermula saat hendak masuk ke dalam rumah dinas. Waktu itu Dewi ditegur oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser.

Di hadapan Dewi, Fikser menyampaikan agar tidak lagi meliput acara wali kota. Menurut Dewi, waktu itu Kabag Humas mengaku jika wali kota kurang berkenan untuk diliput oleh dirinya.

“Mulai hari ini mbak dewi gak usah datang kalau ada acaranya ibu (wali kota),” ujar Dewi menirukan ucapan Fikser waktu itu.

Mendapat larangan demikian, Dewi tidak lantas menerima. Sebaliknya, dia meminta Kabag Humas untuk mengirim surat secara resmi soal larangan peliputan itu.

“Waktu itu saya minta agar disampaikan ke kantorku. Katanya hiya nanti akan dikirim ke kantor Jtv,” imbuh Dewi.

Sementara Direktur JTV Imam Syafi’i menyesalkan larangan peliputan kepada wartawan JTV Dewi Imroatin oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser.

“Kami menyesalkan sikap Humas Pemkot, terutama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Melarang wartawan meliput tidak mencerminkan keterbukaan informasi, apalagi mereka pejabat publik,” jelas Imam.

Sebelumnya nama Imam Syafi’i disinggung dalam klarifikasi Fikser. Diakui Imam, memang sempat ada komunikasi antara dirinya dan Fikser. Namun saat itu ia menanyakan alasan Dewi tidak diijinkan meliput Risma.

“Saya tanya ke Fikser, kenapa Dewi dilarang meliput. Fikser bukan menjelaskan tapi malah bilang minta tolong supaya Dewi tidak meliput. Saya tidak habis pikir, apa salahnya Dewi sampai dilarang. Apa karena dia kritis. Saat itu saya bilang ke Dewi cari sumber lain, toh yang rugi mereka sendiri,” cerita Imam.

Menurut Imam, sebenarnya persoalan di kota Surabaya sangat banyak. Setiap media berhak melakukan tugasnya untuk menyampaikan informasi ke publik termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

“Kalau Risma tidak mau berkomentar, yang rugi dia sendiri. Apalagi persoalan di kota Surabaya ini sangat banyak. Saya bilang ke wartawan JTV untuk selalu bersikap kritis. Tanpa Risma kita bisa minta komentar ke narasumber lain seperti dewan kota,” tuturnya.

Ditambahkan Imam, Risma tidak selayaknya alergi dengan kritikan media. Sebab fungsi media adalah sebagai pengontrol.

“Tugas media itu untuk mengontrol. Persoalan kritik sudah biasa terjadi di semua pejabat publik. Kalau tidak suka dikritik kan bisa memberi hak jawab,” tutupnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *