Ribuan Guru Honorer Lamongan Demo Tuntut Kesejahteraan

Ribuan guru tidak tetap (GTT) alias honorer se-Kabupaten Lamongan melurug Gedung DPRD setempat, Kamis (20/10). Mereka menuntut Bupati Lamongan HM Fadeli segera menerbitkan Surat Keputusan

Ribuan guru tidak tetap (GTT) alias honorer se-Kabupaten Lamongan melurug Gedung DPRD setempat, Kamis (20/10). Mereka menuntut Bupati Lamongan HM Fadeli segera menerbitkan Surat Keputusan NUPTK untuk mengikuti ujian sertifikasi.


GLOBALINDO.CO, LAMONGAN – Sekitar seribu guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) hari ini menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Lamongan Jl. Basuki Rahmad, Kamis (20/10). Ribuan guru honorer menuntut DPRD agar mendesak Bupati Lamongan Fadeli segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

NUPTK merupakan syarat untuk bisa mengikuti uji sertifikasi bagi guru honorer yang ada di lingkungan lembaga sekolah negeri. Dalam tuntutannya, para guru honorer meminta pemerintah setempat memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik honorer yang ada di Lamongan.

“Berpuluh-puluh tahun sudah kita mengabdi, tapi kesejahteraan maksimal hanya Rp 200 ribu,” ujar koordinator aksi, Susilo Pramono.

Dalam aksinya, ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Forum Honorer Sekolah non Kategori (FHSNK) ini berjalan kaki sepanjang tiga kilo meter menuju gedung DPRD. “Kita menuntut adanya SK Bupati agar bisa mengikuti program sertifikasi. Begitu juga dengan kesejahteraan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah,” tuntutnya.

Aksi guru honorer ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian ini, pihaknya juga berharap Pemkab Lamongan mengalokasikan upah bagi 2.234 GTT dalam APBD 2017, setidaknya bisa menyamai UMK kabupaten Lamongan.

“Kalau tidak bisa sesuai UMK, setidaknya bisa separuh dari UMK. Jika tidak dikabulkan, kami akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi,” tegasnya pria yang telah menjadi GTT selama 10 tahun ini. (adi/gbi)