Risma Disomasi, Ini Tanggapan Kabag Hukum Pemkot Surabaya

Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Ira Tursilowati mengatakan pihaknya akan mengkoordinasikan surat somasi yang dilayangkan oleh Dewan Kesenian Surabaya (DKS), dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS).

“Kami terima suratnya dan segera kami koordinasikan untuk ditindak lanjuti,” ujar Ira Tursilowati, Kamis (7/12/2017).

Seperti sudah diberitakan, Pemkot Surabaya berencana membangun dua gedung baru DPRD senilai Rp 60 miliar dan Rp 30 miliar di kawasan cagar budaya Balai Pemuda. Untuk membangun proyek itu, masjid Assakinah dirobohkan dan kantor dua organisasi kesenian DKS dan BMS akan dibongkar.

Sebelumnya, kuasa hukum Dewan Kesenian Surabaya (DKS), dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS) Okky Firmansyah melayangkan gugatan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Selain ditujukan kepada walikota, surat somasi bernomor: 61/SOM-OS/DKS/XII/2017 juga diberikan kepada kepada dua instansi di bawah Pemerintah Kota Surabaya, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Menurut Okky Firmansyah, dua OPD ini telah memberikan surat yang masing-masing mengusir DKS dan BMS dari komplek kawasan cagar budaya Balai Pemuda Surabaya.

“Ini jelas perbuatan melanggar hukum” tegasnya.

Seniman dan budayawan menilai, Pemerintah Kota dan jajarannya melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak berdasar pada pelaku pemajuan kebudayan. Hal itu berdasarkan UU RI Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, pasal 5 poin G yang berbunyi; “Objek pemajuan kebudayaan meliputi: G. Seni.”

Upaya pelanggaran hukum itu terlihat dari dua surat yang dilayangkan dua dinas sebelumnya kepada DKS dan BMS yang berkantor dan melakukan kegiatan kesenian di komplek Balai Pemuda. (bmb/gbi)