Risma Sebut Ada Oknum PNS yang Lakukan Pelanggaran Berat

oleh
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini akhirnya angkat bicara terkait adanya dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota yang tidak masuk kerja selama satu tahun lebih.

Ditemui usai melakukan mutasi dan rotasi pejabat, Risma mengatakan, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses pemeriksaan. Menurut dia, satu dari dua PNS itu disebut telah melakukan pelanggaran berat.

“Ini masih diperiksa. Yang satunya memang berat hukumannya karena sudah sering tidak masuk,” ujar Tri Rismaharini, Jumat (19/1/2018).

Sayangnya, saat ditanya siapa dua oknum PNS tersebut, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini mengaku lupa. Risma menegaskan tidak bisa buka-bukaan karena menyangkut nasib orang.

“Nanti yaa. Karena ini menyangkut nasib orang,” jawab wali kota sarat prestasi ini.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS di lingkungan pemerintah kota, Risma menjelaskan tidak berani asal bicara. Dirinya hanya berani ngomong jika sudah melihat datanya.

“Aku ngak berani kalau ngak pakai data. Apalagi ini masih diproses,” tandas Risma.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono meminta Wali Kota Tri Rismaharini mengambil langkah tegas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diketahui tidak masuk kerja selama satu tahun lebih.

Adi Sutarwijono menyebutkan, informasi yang diterimanya ada dua PNS yang bolos kerja selama satu tahun lebih. Satu berada di Dinas Sosial (Dinsos), dan satunya berada di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Untuk PNS yang di Dispora, diketahui merupakan seorang atlet. Namun, mulai tahun 2014 atlet tersebut dikirim oleh Propinsi Jawa Timur ke Swiss untuk berlatih.

Sementara pegawai negeri sipil satunya yang berada di Dinsos, merupakan mantan Camat Kebraon, Hamzah. Diketahui sampai sekarang Hamzah tidak masuk kerja.

“Wali Kota harus tegas. Karena selama kedisiplinan PNS menjadi kunci berjalanya reformasi birokrasi yang baik,” tegas Adi Sutarwijono waktu itu. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *