Saksi Ahli Sebut Status Kios Hak Milik Satuan Rusun Non Hunian Diperbolehkan

oleh
Pakar Hukum Agraria dari Universitas Airlangga, Oerip Santoso saat memberikan kesaksian di PN Surabaya.

GLOBALINDO.COSURABAYA – Sidang kasus Pasar Turi kembali digelar di PN Surabaya, Rabu (23/5/2018). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Dr Oerip Santoso yang diperiksa sebagai saksi ahli.

Dalam keterangannya, ahli di bidang ilmu hukum agraria ini mengungkapkan sejumlah stan kios pasar di Surabaya berstatus Hak Milik Satuan Rumah Susun Non Hunian atau Strata Title.

Pada awal sidang, Oerip diminta untuk menjelaskan beberapa istilah dalam pertanahan seperti HGB (Hak Guna Bangunan), HPL (Hak Pengelolaan), BGS (Bangun Guna Serah), dan Strata Title.

“HGB adalah hak untuk mendirikan dan membangun bangunan di tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu dan bisa diperpanjang,” jelas Oerip.

Oerip juga menjelaskan bahwa jika bangunan bertingkat maka akan diberlakukan undang-undang rumah susun. Menurut dia, HGB di atas HPL baru diberikan setelah ada HGB induk.

“Maka setiap rumah susun atau kios (stan) bisa disamakan dengan hak milik satuan rumah susun. Maka pedagang akan mendapat sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (strata title),” jelasnya.

Untuk membuktikan bahwa status stata title bisa terapkan pada stan atau kios pada bangunan pasar, Oerip menyebutkan contoh beberapa pasar. Misalnya seperti yang terjadi di Darmo Trade Centre (DTC).

“Untuk DTC terjadi BOT (Build Operate And Transfer) antara PD Pasar Surya sebagai pemegang HPL dengan PT X. Dimana stan diterbitkan HGB di atas HPL. Kemudian setiap stan diterbitkan sertifikat strata title. Contoh yang sama juga terjadi di JMP (Jembatan Merah Plaza),” beber Oerip.

Contoh lainnya yaitu Pusat Grosir Surabaya (PGS). Dimana PT Kereta Api bekerja sama dengan perusahaan swasta. Di PGS setiap stan diterbitkan Surat Hak Milik atas satuan non rumah susun (strata title).

“Kemudian Kaza Mall (Kapas Krampung Plaza) yang merupakan BOT antara PD Pasar Surya dengan PT X,” ungkap Oerip.

Ia juga menjelaskan, tidak lazim jika HGB di atas HPL diterbitkan status hak pakai. Sedangkan yang mengeluarkan buku stan adalah Pemerintah kota.

“Tak lazim jika yang menerbitkan status hak pakai adalah swasta atau perseroan. Biasanya yang terbitkan UPTD,” kata Oerip.

Usai sidang, Agus Dwi Warsono, kuasa Henry J Gunawan mengatakan, saksi ahli pada prinsipnya menerangkan bahwa yang bisa dijaminkan HGB di atas HPL yaitu SHM Satuan Rumah Susun (Sarusun) Non Hunian.

Selain itu, terhadap HGB di atas HPL tidak bisa diberikan hak atas tanah dengan status hak pakai. Artinya kalau itu HGB di atas HPL maka yang bisa diberikan adalah Hak Milik Sarusun Non Hunian.

“Itu keterangan dari saksi ahli,” ujar Agus.

Sementara terkait perusahaan yang melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sesuai keterangan saksi itu bisa dan memiliki alas hak.

“Dasarnya adalah title yang terkait hak atas tanah,” katanya.

Dalam sidang, Agus juga sempat menanyakan kepada ahli terkait kebijakan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum ada jual beli yang mencantumkan biaya pencadangan. Pertanyaan itu dijawab ahli diperbolehkan.

“Boleh karena biaya pencadangan,” tegas Agus menirukan keterangan saksi ahli. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *