Saksi Meringankan Henry J Gunawan Justru Perkuat Dakwaan Jaksa

Djisman Samosir, ahli hukum pidana dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang dihadirkan terdakwa Henry J Gunawan pada sidang di PN Surabaya, Rabu (3/1).

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Keinginan terdakwa kasus penipuan dan penggelapan, Henry J Gunawan mendapat hukuman ringan melalui kesaksian ahli hukum pidana, Djisman Samosir justru menjadi bumerang.  Djisman yang dihadirkan sebagai saksi meringankan malah memberikan keterangan yang memperkuat dakwaan jaksa.

Saksi Djisman menegaskan, perbuatan Henry mengambil dan menguasai sertifikat serta menjual tanah milik Hermanto ke pihak lain adalah termasuk dalam unsur pidana penggelapan.

“Dalam hal ini, si pelaku menguasai barang yang bukan haknya, dimana dilakukan dengan sengaja dan mengetahui kehendaknya,” kata Djisman dalam persidangan di Ruang Candra, PN Surabaya, Rabu (3/1).

Diketahui pada persidangan lalu terungkap bahwa terdakwa Henry telah menguasai sertifikat tanah milik Hermanto yang dipinjam dari Notaris Caroline C Kalempung (pelapor). Henry melalui orang kepercayaannya bahkan melakukan balik nama pemilik sertifikat dan menjual objek tanahnya di Celaket, Malang ke orang lain.

Menurut Djisman, dalam KUHP juga disebutkan bahwa penggelapan bisa diartikan penyalahgunaan dari barang yang dipinjam atau disewa.

“Jadi ada unsur yg dipenuhi, yakni ada tindakan salah yang dilakukan dengan sengaja dan ada penguasaan atas barang tersebut,” sambung  Lektor Kepala Program Studi Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung ini.

Sementara terkait unsur penipuan, menurut Djisman, muncul pada pada perbuatan terdakwa mengunakan tipu muslihat merugikan orang lain, yang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan hati orang lain untuk menyerahkan barang miliknya.

“Kalau salah satu masuk maka itu masuk dalam unsur penipuan. Artinya ada perbuatan nyata si pelaku, maka korban menjadi tergerak untuk menyerahkan barang,” tutur Djisman.

Saksi Dijsman melanjutkan, terdakwa Henry juga dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas tindakannya yang telah menyuruh bawahannya untuk meminjam sertifikat tanah yang bukan haknya dari Notaris Caroline.

“Pelaku bisa diartikan melakukan, turut melakukan, yang nyuruh melakukan dan yang mengambil atau menyimpan barangnya hasil kejahatan. Tapi beda pertanggung jawaban kesalahan dalam perbuatannya,” jelas Djisman menjawab pertanyaan tim penasehat hukum terdakwa Henry secara ilustrasi kasus.

Seperti diketahui, Henry J Gunawan adalah terdakwa kasus penggelapan dan penipuan jual tanah senilai Rp 4,5 miliar. Bos PT GBP ini dilaporkan Notaris Caroline C Kalampung.  Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10,5 miliar. (ady)