SBY Disalahkan, Demokrat Pertanyakan Dokumen TPF ke Hendropriyono

Koordinator KontraS, Haris azhar (kiri) dan Suciwati, istri almarhum Munir Said Thalib mendesak pemerintah membuka mematuhi keputusan Komisi Informasi Publik untuk membuka dokumen hasil penyelidikan TPF atas misteri kematian Munir. Namun dokumen itu kini menjadi polemik karena tidak ada yang tahu keberadaannya.

Koordinator KontraS, Haris azhar (kiri) dan Suciwati, istri almarhum Munir Said Thalib mendesak pemerintah membuka mematuhi keputusan Komisi Informasi Publik untuk membuka dokumen hasil penyelidikan TPF atas misteri kematian Munir. Namun dokumen itu kini menjadi polemik karena tidak ada yang tahu keberadaannya.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Partai Demokrat bereaksi keras terhadap pemerintahan Joko Widodo yang menuding raibnya dokumen Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir Said Thalib menjadi tanggung jawab pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat balik menyentil salah satu orang dekat Presiden Jokowi, AM Hendropiyono yang tahu keberadaan dokumen hasil penyelidikan kematian Munir tersebut.

Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut Hendropriyono terlibat dalam dan bertanggung jawab atas hasil penyelidikan kasus Munir. Sebab, saat itu, Hendro menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

“Saat ini Hendro orang dekatnya Jokowi. Jadi kalau mau tanya itu (hasil penyelidikan) ya minta aja sama Hendropriyono. Dia Kepala BIN waktu itu,” kata Benny.

Hal ini menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay.di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10). Alex menyatakan Sekretariat Negara tidak pernah menerima laporan TPF Munir pada tahun 2005. Menurut Lay, berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Benny tak terima jika Jokowi justru menyalahkan pemerintahan SBY. Menurutnya, pernyataan itu secara tak langsung menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, tak elok jika Jokowi menyalahkan pemerintahan terdahulu. Seharusnya Jokowi fokus untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus menyalahkan siapapun.

“Makanya aneh kan kok malah menyalahkan presiden ke enam untuk jelaskan itu. Cari dulu lagi. Jangan suka menyalahkan pihak lain,” lanjut Benny.

Kejagung Minta TPF Serahkan Kembali Dokumen Kasus Munir

Kejaksaan Agung rupanya tak pernah menerima dan mengetahui salinan dokumen hasil penyelidikan kasus kematian aktivis HAM Munir Thalib.

“Kami belum pernah lihat laporannya kayak apa, karena kan dikasih ke Presiden (SBY). Telusuri aja lewat kurir yang menyerahkan dokumen itu, yang menerima dan kasih tanda terima siapa,” kata Rum di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

“Coba saja tanya sama TPF itu, pernah enggak ngasih ke Jaksa Agung. Kita masih mencari namanya,” imbuhnya.

Kendati demikian, kata Rum, Kejaksaan Agung akan mencari keberadaan dokumen hasil investigasi tim TPF yang sudah diserahkan ke pemerintahan SBY 24 Juni 2005.

“Kita akan cari dokumen itu. Kita akan cari arsip laporan itu. Kita akan pelajari, terus kita akan teliti itu,” tutur Rum.

Hal in menindaklanjuti instruki Presiden Jokowi agar Kejagung membuka kembali kasus Munir dan menemukan dokumen hasil penyelidikan TPF. (kc/gbi)