SBY Lega Jokowi Mau Revisi Perppu Ormas

oleh
Presiden Joko Widodo memenuhi permintaan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevisi Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.
Presiden Joko Widodo memenuhi permintaan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevisi Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku lega karena Presiden Joko Widodo disebutnya mau merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas. Ia berharap tiga poin yang diusulkannya masuk dalam revisi Perppu.

Kesediaan Presiden Jokowi merevisi Perppu Ormas diketahui SBY dalam pertemuan mendadak dua tokoh negara itu di Istana Negara, Jumat pekan lalu, (27/10). Dalam pertemuan itu SBY menyampaikan pentingnya merevisi Perppu Nomor dua tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan paripurna pekan lalu.

“‎Alhamdulillah dalam pertemuan saya dengan Joko Widodo , ketika saya sampaikan ke beliau, perlunya Perppu direvisi dan ini memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi,” katanya di Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10).

Revisi Perppu Ormas menurut SBY harus diprioritaskan karena memiliki urgensi yang tinggi. Dalam pertemuan tersebut menurut SBY, presiden Jokowi bersedia untuk merevisi Perppu Ormas tersebut‎.

“Presiden Joko Widodo menjawab dengan jelas kepada saya waktu itu bahwa pemerintah bersedia untuk dilakukan revisi,” katanya.

Sebelumnya Partai Demokrat bersama dua partai lainnya yakni PPP dan PKB mendukung Perppu ormas dengan catatan. SBY kemudian mempertegas desakannya dengan ultimatum akan mengeluarkan petisi menolak Perppu Ormas.

SBY mendesak tiga poin yang harus direvisi dalam Perppu Ormas.  SBY mengatakan, Partai Demokrat mengingatkan jika Ormas tidak boleh dinilai bertentangan dengan Pancasila tanpa dasar hukum. (Baca: Ini Tiga Permintaan SBY Soal Revisi UU Ormas).

“Terkait bagaimana sanksi yang diberikan negara kepada ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Termasuk siapa yang menafsirkan ormas A dan B bertentangan dengan Pancasila,” kata SBY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10). (tun/adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *